Pilpres 2019

Enam Lembaga Survei yang Rilis Hitung Cepat Dilaporkan ke Bareskrim, Pelapor Pertanyakan Sampel TPS

KAMAHK melaporkan enam lembaga survei yang merilis hitung cepat (quick count) dan exit poll Pemilu 2019, ke Bareskrim Polri, Kamis (18/4/2019).

Enam Lembaga Survei yang Rilis Hitung Cepat Dilaporkan ke Bareskrim, Pelapor Pertanyakan Sampel TPS
TRIBUNNEWS/VINCENTIUS JYESTHA
Pitra Romadoni, kuasa hukum KAMAHK, melaporkan enam lembaga survei ke Bareskrim Polri, Kamis (18/4/2019). 

KOALISI Aktivis Masyarakat Anti Hoaks dan Korupsi (KAMAHK) melaporkan enam lembaga survei yang merilis hitung cepat (quick count) dan exit poll Pemilu 2019, ke Bareskrim Polri, Kamis (18/4/2019).

Lembaga survei yang dilaporkan itu adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Charta Politika Indonesia, serta Poltracking Indonesia.

Kuasa Hukum KAMAHK Pitra Romadoni mengatakan, pihaknya mengajukan laporan delik aduan, di mana enam lembaga survei itu diduga melakukan kebohongan publik dan melanggar Pasal 28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Prabowo: Saya akan Jadi Presiden Seluruh Rakyat Indonesia, yang Dukung 01 Tetap Saya Bela

"Terhadap hal ini kami meminta pihak Bareskrim Polri agar mengusut tuntas permasalahan hasil survei ini. Karena hasil survei ini banyak membingungkan masyarakat kita, khususnya quick count dari lembaga survei ini," ujar Pitra di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019).

Menurutnya, kebenaran hasil hitung cepat lembaga survei itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara real count, seperti penghitungan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Menurutnya, lembaga-lembaga survei itu hanya memperoleh sampel dari 2.000 TPS, sehingga hal itu tidak mewakili secara keseluruhan pemungutan suara.

Jadwal Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah 2019 di Jakarta dan Sekitarnya

Pitra pun mempertanyakan di mana saja lokasi lembaga survei ini mengambil sampel TPS. Karena ia menilai hasil hitung cepat itu membingungkan masyarakat dan menggiring opini masyarakat.

"Jangan membuat kebingungan masyarakat kita. Ini sudah sangat dahsyat sekali penggiringan opini hitung cepat ini, apabila nanti nyatanya Prabowo yang menang, bagaimana nanti mempertanggungjawabkan ini?" Tanya dia.

Pitra meminta agar masyarakat tetap menjaga keamanan dan kondusivitas, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Jika Hasil Hitung Cepat Tak Jauh Beda dari KPU, Ini Sembilan Parpol yang Lolos ke DPR RI

"Jadi saya minta pada seluruh masyarakat Indonesia agar menjaga keamanan dan kekondusifan, agar tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat kita sembari menunggu hasil real count dari KPU," paparnya.

Halaman
123
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved