1.048 Rumah Tak Layak Huni Akan Direhab, Setiap Rumah Cuma Dapat Bantuan Rp 17,5 Juta

bantuan ini akan dibagikan pada April 2019 ini dan Juni sudah selesai dipugar rumah yang mendapatkan bantuan tersebut.

1.048 Rumah Tak Layak Huni Akan Direhab, Setiap Rumah Cuma Dapat Bantuan Rp 17,5 Juta
Wartakotalive.com/Gopis Simatupang
Kementerian PUPR menggandeng Komisi V DPR RI akan membangun dan merehabilitasi 1.048 rumah warga Kota Depok yang kurang mampu mulai April hingga Juni 2019. 

Sebanyak 1.048 pemilik rumah tak layak huni di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, menerima dana bantuan renovasi tempat tinggal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Untuk merealisasikan rencana tersebut, pihak Kementerian PUPR menggelontorkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 18,340 miliar lebih.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR, Sarju Bindarum, menjelaskan, bantuan itu untuk menanggulangi rumah tidak layak huni di Depok, agar warga miskin bisa menikmati tempat tinggal layak huni.

"Kurang lebih 1.048 rumah milik warga yang akan dibangun maupun rehabilitasi," kata Sarju Bindarum kepada wartawan saat mengunjungi Kota Depok, kemarin.

Maka, kata Sarju, dengan dana sebesar Rp 18,340 miliar, per rumah akan mendapatkan suntikan dana bantuan sebesar Rp 17,5 juta. Uang itu diperuntukan untuk bangunan Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan.

"Kalau kurang bisa diswadaya warga sekitar," katanya.

Dia melanjutkan, bantuan ini akan dibagikan pada April 2019 ini dan Juni sudah selesai dipugar rumah yang mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya, jumlah pendaftar BSPS di Kota Depok cukup banyak bila dibandingkan wilayah lain.

"Pendaftar di sini mencapai ribuan, namun yang lolos verifikasi 1.048," tuturnya.

Selain itu, Sarju menegaskan untuk memonitoring bantuan agar tepat sasaran Kementerian PUPR juga telah menyiapkan personel mereka, yang bertugas untuk mengawasi pembangunan rumah swadaya.

Apabila, terjadi kecurangan sanksi tegas berupa tindakan ke ranah pidana akan diberikan. Hal tersebut dilakukan, agar masyarakat tidak dirugikan.

"Kita koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga bila ada personel (fasilitator) yang bertugas mengawasi rumah swadaya ini terbukti bermain akan ada sanksi yang diberikan. Pertama peringatan, kedua pemecatan bahkan bisa kita masukkan ke ranah hukum," tandasnya.

Masalah kuli bangunan
Sementara itu, menanggapi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digulirkan Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI Intan Fauzi, meyakini masalah kuli bangunan masih menjadi kendala selama program BSPS Kementerian PUPR ini bergulir.

Namun, kata Fauzi, untuk mengantisipasinya dengan cara menggandeng bina konstruksi yang diyakininya menjadi sebuah solusi yang baik.

"Kami mengevaluasi, untuk alokasi dana BSPS untuk tahun anggaran 2019 ini dan memang sejauh ini PUPR bekerja dengan baik, kita berharap semua berjalan sesuai target," tutur Fauzi.

Penulis: Gopis Simatupang
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved