KPK: Kepatuhan Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bisa Jadi Pertimbangan Memilih

publik di seluruh Indonesia bisa melihat siapa saja anggota DPR anggota MPR, DPD dan DPRD di seluruh Indonesia yang sudah melaporkan atau belum

KPK: Kepatuhan Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bisa Jadi Pertimbangan Memilih
istimewa
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 

Transparansi harta kekayaan politisi diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka mengumumkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR periode 2014-2019.

Fraksi Partai NasDem meraih tingkat kepatuhan LHKPN tertinggi sementara yang terendah adalah Gerindra.

KPK berharap masyarakat bisa menjadikan kepatuhan LHKPN ini sebagai pertimbangan dalam memilih dalam pemilu 17 April mendatang.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pelaporan LHKPN ini sebagai salah satu syarat.

"KPK juga sudah mengumumkan dan publik di seluruh Indonesia bisa melihat siapa saja anggota DPR anggota MPR, DPD dan DPRD di seluruh Indonesia yang sudah melaporkan atau belum melaporkan kekayaannya. Itu bisa dilihat secara terbuka di website KPK," kata Febri kepada wartawan, Rabu (10/4/2019).

Febri melanjutkan, transparan dalam membuka kekayaan adalah salah satu indikator dalam sebuah integritas. "Dalam konteks membuka kekayaan pada publik adalah salah satu indikator yang paling minimal sebenarnya terkait dengan kepatuhan dan integritas diharapkan," imbuhnya.

Sementara itu peneliti Indonesia Parliamentary Center (IPC) Arbain menegaskan LHKPN bisa menjadi ukuran menilai integritas seorang pejabat negara. Anggota DPR yang tidak melaporkan kekayaannya, sebaiknya tidak dipilih kembali.

"LHKPN ialah rujukan resmi untuk melihat integritas anggota fraksi di DPR," kata Arbain.

Menurut Arbain, masyarakat bisa menilai calon legislatif dari visi misinya, rekam jejaknya dan ketaatan mereka melaporkan LHKPN. Sebab kecurigaan terbesar, ketika anggota DPR tidak melaporkan hartanya ialah adanya peningkatan kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

VIDEO: Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan Deklarasi Dukung Jokowi-Amin

Halaman
123
Editor: Ahmad Sabran
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved