Normalisasi Sungai Terhenti, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Fokus di Hulu

Normalisasi Sungai Terhenti, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Fokus di Hulu.

Normalisasi Sungai Terhenti, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Fokus di Hulu
Istimewa
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono 

Normalisasi sungai di Jakarta berhenti sejak 2017.

Normalisasi merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat.

Kegiatan normalisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi.

WARTA KOTA, PALMERAH--- Program normalisasi sungai di Jakarta berhenti sejak dua tahun ini.

Sejak 2017 Pemerintah Provinisi DKI Jakarta sudah tidak lagi membebaskan lahan untuk kegiatan normalisasi ini.

"Berhenti. Totally berhenti karena tidak ada pembebasan lahan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, di kantornya, akhir pekan lalu.

Chinese Money Trap, Cara China Jajah Negara: Untuk Bangun Pangkalan Militer?

Normalisasi merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat yang dilaksanakan sejak Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI.

Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Ibu Kota.

Kegiatan normalisasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Simak Ada 7 Perusahaan Bakal Bagi Dividen Bulan Ini

Adapun normalisasi sungai merupakan metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi.

Halaman
12
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved