Berita Bekasi

Tim Percepatan Walkot Bekasi Sebut Pemda Bisa Putus Kerjasama PLTSa

PT Nusa Wijaya Abadi dianggap tidak bisa memenuhi nota perjanjian kerja sama yang terjalin dengan pemerintah daerah dalam memusnahkan sampah

Tim Percepatan Walkot Bekasi Sebut Pemda Bisa Putus Kerjasama PLTSa
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
PEMBANGKIT Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Sumurbatu, Rabu (22/11/2017). PLTSa yang menggunakan teknologi Coal Handling Control Bulding (CHCB) atau zero waste ini merupakan yang pertama di Indonesia. 

Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan (TWUP4) Kota Bekasi menilai Pemerintah Kota Bekasi bisa saja memutus hubungan kerja sepihak dengan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu.

Soalnya PT Nusa Wijaya (NW) Abadi dianggap tidak bisa memenuhi nota perjanjian kerja sama (PKS) yang terjalin dengan pemerintah daerah dalam memusnahkan tumpukan sampah menjadi listrik.

"Sudah tiga tahun sejak 2016 lalu sampai sekarang belum berjalan juga," kata Ketua Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan pada TWUP4 Kota Bekasi, Benny Tunggul pada Sabtu (6/4/2019).

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sumur Batu Disebut Belum Punya Izin

Benny menjelaskan, Pemerintah Kota Bekasi dengan NW Abadi telah menjalin nota perjanjian untuk memusnahkan tumpukan sampah di TPA Sumurbatu menjadi energi listrik.

Nota bernomor 208 tahun 2016 dan nomor 01/NWA/PKS/VI/2016 itu baru sebatas uji coba, bahkan dua kali pelaksanaannya terpaksa ditunda dengan alasan teknis di lapangan.

Banyak Sampah di Stasiun Bundaran HI, Salah MRT Atau Warga Ibu Kota Gambir, Warta Kota

"Kontrak bisa diputus dengan cara memberikan surat tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama tujuh hari kalender. Surat teguran bisa dilayangkan ketika dalam melaksanakan lingkup pernjajian yang dimaksud, mereka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakati," jelas Benny.

Atas dasar itu, Wali Kota Bekasi membentuk tim pemantau yang beranggotakan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), misalnya Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Bagian Kerjasama dan Investasi.

"Tim ini bertugas memantau PLTSa Sumurbatu untuk melakukan verifikasi dan validasi serta evaluasi sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati," kata Benny.

Bila dalam proses verifikasi dan validasi banyak kewajiban dari NW Abadi belum dipenuhi sesuai dengan pasal 10 ayat 2 di nota PKS, maka tim ini yang akan membuat Teguran Tertulis kepada NW Abadi.

Apabila memenuhi pasal 13 ayat 3 dan 4 perjanjian kerjasama maka pemerintah dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan PT. NW Abadi.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved