Berita Video

Warga Kesal Tidak Bisa Urus Form A5 Pemilu Pilpres di KPU Jakarta Selatan

Ia menganggap, KPU kurang gesit dalam menyampaikan secara detail terkait syarat-syarat mendaftar sebagai sebagai pemilih tambahan.

Wati (48) meradang. Ia mempertanyakan kurangnya sosialisasi yang diberikan Komisi Pemilihan Umum terkait perpanjangan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dari 17 Maret menjadi 10 April 2019 atau H-7 Pemilu Serentak 2019.

Ia menganggap, KPU kurang gesit dalam menyampaikan secara detail terkait syarat-syarat mendaftar sebagai sebagai pemilih tambahan.

"Kasihan yang sudah datang ke sini, tapi malah kecewa karena ternyata ada syarat-syarat khususnya. Kenapa syarat-syarat ini tidak diumumkan secara luas?" tanya Wati kepada seorang petugas di kantor KPU Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

VIDEO: Peredaran Sabu dan Ekstasi Miliaran Rupiah Digagalkan Polres Pelabuhan Tanjungpriok

Wati menyebut, ada kontradiksi antara niat KPU menekan angka golput dengan sistem yang dijalankan. Padahal, kata dia, para pendatang di Jakarta seperti dirinya sangat antusias untuk turut andil memberikan suara dalam pesta demokrasi kali ini.

"Kalau begini angka golput bisa banyak. Saya akan terus berusaha (untuk mendapatkan form a5). Kalaupun tidak bisa terpaksa saya akan pulang kampung ke Medan untuk mencoblos," ungkapnya.

VIDEO: Bangunan Liar di Tambora Bikin Susah Kardus KPU Lewat, Akhirnya Digusur

Selain Wati, banyak warga lain yang berkerut kening lantaran gagal mendaftar sebagai pemilih tambahan. Sasa (19), misalnya. Datang ke KPU Jakarta Selatan bersama enam rekannya, mereka tetap tak bisa mendaftar lantaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Harapan kita bisa nyoblos karena tidak bisa pulang ke kampung halaman. Tapi ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan," ujarnya pasrah.

VIDEO: Gubernur Anies Kesal Proyek LRT Bikin Jalanan Jakarta Banjir

Gadis asal Jawa Tengah itu pun pesimistis bakal bisa ikut meramaikan pesta demokrasi kali ini. "Kalau memang nggak bisa pindah nyoblos, ya mungkin golput. Sebenarnya kecewa sekali kalau sampai golput," ungkapnya.
"Kalau memang

Sekretaris KPU Jakarta Selatan, Susila Hery Prabawa mengatakan, perpanjangan waktu DPTb mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui surat edaran nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tentang tindak lanjut putusan MK nomor 20/PUU-XVII/2019.

VIDEO: Fitri Tropica Ogah Pusingkan Orang Julid di Media Sosial

"Setelah keputusan MK dan ada tindak lanjut dari edaran KPU RI, ada empat syarat dalam keadaan tertentu sampi H-7 jelang hari pencoblosan," ujar Hery kepada Warta Kota, Kamis (4/4/2019).

Halaman
12
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved