Breaking News:

Kontraktor Aksi Menginap di Istana karena Pembangunan Mapolda Aceh belum Dibayar

Kontraktor pembangunan gedung pascatsunami tersebut belum mendapat pelunasan pembayaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati.

Penulis: | Editor: Gede Moenanto
Warta Kota/Istimewa
Elva, pemilik PT Elva Primandiri selaku kontraktor pembangunan Mapolda Aceh 
Pembangunan gedung Mapolda Aceh, sebagai salah satu gedung Polda termegah di Tanah Air rupanya belum sepenuhnya selesai.
Pasalnya, kontraktor pembangunan gedung pascatsunami tersebut belum mendapat pelunasan pembayaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati tersebut. 
Padahal, PT Elva Primandiri sebagai kontraktor pembangunan gedung sudah merampungkan tugasnya.
Namun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tak kunjung melunasi kewajiban sebesar Rp 32,7 miliar.
Pihak Elva bersama tim pengacaranya kemudian mendapat undangan rapat koordinasi dengan pihak Kemenkopolhukam dan Kementerian Keuangan, di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat pada Kamis (4/4/2019). 
Namun, rupanya rapat koordinasi tersebut belum mendapat titik temu dan hanya menjadwalkan rapat koordinasi antara berbagai pihak. 
"Saya mohon bapak Menkopolhukam Wiranto memimpin rapat lanjutan agar kemudian dari jajaran Kemenkeu juga bisa hadir," ujar Elva kepada wartawan seusai rapat di Kantor Kemenkopolhukam, Gambir, Jakarta Pusat pas Kamis (4/4/2019). 
Dikatakan Elva, perusahaannya yang merupakan kontraktor proyek Mapolda Aceh tersebut, hingga kini belum mendapatkan bayaran dari hasil pembangunan itu sejak 11 tahun lalu.
Padahal, kata dia, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Polri dan Kementerian Keuangan harus membayar Rp 32,7 miliar pada PT Elva Primandiri selaku kontraktor.
“Tolong untuk segera dibayar, satu untuk pribadi kami sudah terancam teror dari suplier kami yang belum dibayar dengan nilai Rp 32,7 miliar itu bukan uang yg kecil buat kami, tapi buat negara ini itu bukan uang yang besar,” imbuhnya.
Ia pun meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto untuk dapat langsung memediasi rapat koordinasi lanjutan penyelesaian sengketa itu.
Elva juga meminta Kementerian Keuangan untuk hadir dalam rapat tersebut.
Dia juga mengancam akan menginap di Istana Presiden ataupun Kebun Raya Bogor untuk mendapatkan haknya tersebut.
"Saya tidak mau lagi ditunda. Kalau tidak, saya akan melakukan aksi, saya akan tinggal menginap. Kalau tidak diizinkan di rumah bapak presiden, di kebun raya dengan segala macam dan saya akan berkemah di sana," ungkapnya. 
 
 

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved