Forsak Minta Bareskrim Usut Tuntas Kasus PLTU Riau 1 yang Libatkan Dirut Pertamina

Kedatangan mereka guna meminta Bareskrim Mabes Polri mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1 yang diduga melibatkan Dirut Pertamina.

Forsak Minta Bareskrim Usut Tuntas Kasus PLTU Riau 1 yang Libatkan Dirut Pertamina
Warta Kota/Istimewa
Forum Studi Anti Korupsi (Forsak) menggelar unjuk rasa di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (4/4/2019). Kedatangan mereka, guna meminta Bareskrim Mabes Polri mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1 yang diduga melibatkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. 

Puluhan massa yang menamakan diri Forum Studi Anti Korupsi (Forsak) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (4/4/2019).

Kedatangan mereka guna meminta Bareskrim Mabes Polri mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1 yang diduga melibatkan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati.

"Bareskrim harus mengusut pejabat lain yang terlibat kasus PLTU Riau 1. Kalau sudah terbukti, Bareskrim harus segera menetapkan pejabat tinggi Pertamina tersebut sebagai tersangka," kata Kordinator Lapangan Ardi Syahputra dalam siaran tertulis pada Kamis (4/4/2019).

Ardi melanjutkan tuntutan tersebut agar Pertamina menjadi perseroan yang berkembang dan bersih.

"Maka Pertamina harus dipimpin oleh orang yang bersih dari setiap dugaan korupsi maupun hal yang sifatnya melawan hukum," tegasnya.

Selain itu Ardi menuturkan Forsak juga mendesak Bareskrim membongkar kasus pengurusan tender-tender di SKK Migas yang diduga melibatkan pejabat-pejabat SKK Migas, di antaranya Sudirman Said mantan menteri ESDM, Mantan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi serta Direktur Jendral Migas Kementrian ESDM Djoko Siswanto.

Ardi mengungkapkan, kasus dugaan korupsi tersebut berawal saat SKK Migas memiliki proyek Shorebasw Supply Service di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur dengan nilai proyek sebesar Rp 541 milar yang dikerjakan PT Petrosea Tbk.

Namun, dibatalkan sepihak oleh SKK Migas dengan alasan telah menerbitkan persetujuan tender di Sorong, Papua pada Juni 2017.

"Pada tender tersebut, diduga kuat mengarahkan PT Petrosea untuk jadi pemenang tender. Indikasinya ada dugaan pihak Petrosea melaksanakan konstruksi fasilitas Shorebase kurang lebih setahun lebih awal," imbuhnya.

Ardi menerangkan, nilai proyek yang diajukan Petrosea lebih mahal yaitu Rp 734 milyar dibandingkan dengan Shorebase Supply Service yang berlokasi di Jawa Timur yang tengah digarap senilai Rp 541 milyar.

"Diduga dalam proyek Shorebase Supply Service di Sorong Papua berpotensi menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit yaitu senilai Rp 193 milyar," ucap Ardi.

Ia menegaskan, Forsak akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (5/4/2019).

"Setelah mendatangi Bareskrim, besok kami akan menggelar aksi serupa di gedung KPK," tutupnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved