Breaking News:

Ujian Nasional Berbasis Komputer

Ini Catatan KPAI Terkait Jalannya UNBK SMA Hari Pertama

KPAI menilai secara umum penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMA di hari pertama Senin (1/4/2019) berjalan lancar.

Warta Kota/Junianto Hamonangan
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengunjungi SMP Maha Prajna, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (27/3/2019). 

SEMANGGI, WARTAKOTALIVE.COM -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai secara umum penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMA di hari pertama Senin (1/4/2019) berjalan lancar.

Namun ada sejumlah catatan dari KPAI mengenai sedikit kendala di beberapa sekolah mulai dari permasalahan proktor baru dan teknisi ganti yang panik ketika ada masalah koneksi di jaringan sekolah. Meski akhirjya semua dapat diatasi dengan baik.

Penilaian itu merupakan hasil pemantauan KPAI dan penerimaan laporan pengaduan dari masyarakat.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menjelaskan dari hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan UNBK jenjang SMK dan SMA yang berhasil dihimpun,

KPAI menyimpulkan berbagai hal. Yakni soal UNBK mata Uji Bahasa Indonesia di wilayah Terdampak bencana berdasarkan kesaksian para peserta ujian di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) diakui cukup mudah dan lebih sederhana.

"Selain itu, materi soal juga menyesuaikan dengan batas materi yang mampu diselesaikan sekolah-sekolah darurat di wilayah terdampak bencana," kata Retno, Senin (1/4/2019) malam.

Sehubungan dengan hal ini, katanya KPAI menyampaikan apresiasi kepada Kemdikbud RI.

"Karena sudah mengakomodir masukan dari berbagai pihak, termasuk KPAI terkait materi soal UNBK di wilayah-wilayah yang terdampak bencana dimana materi harus disesuaikan kemampua siswa dan guru di sekolah-sekolah darurat. Mengingat proses pembelajaran di sekolah-sekolah darurat kurang kondusif," kata Retno.

Sementara soal UNBK mata uji Bahasa Indonesia kata Retno menurut pengakuan salah satu siswi SMK swasta di Jakarta Pusat, diketahui bahwa soal yang diberikan cukup panjang, dan butuh waktu lebih lama untuk membaca dengan seksama agar memahami sebelum menjawabnya.

"Ini kesaksian siswi ranking satu di sekolahnya selama 5 semester. DKI Jakarta memang bukan wilayah terdampak bencana. Pengakuan siswa ini hanyalah sebagai perbandingan saja, antara soal UN di wilayah bencana dengan soal UN di bukan wilayah bencana," katanya.

Lalu kata Retno ada satu siswa dari SMK Negeri di Jakarta Pusat yang menilai bahwa mata uji UNBK yang paling sulit baginya adalah matematika.

"Karena banyak soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau soal dengan kemampuan analisis tinggi," kata Retno.

Selain itu KPAI mendapati adanya keluhan siswa dan guru karena terlalu dekatnya waktu pelaksanaan antara USBN dengan UNBK.

"Berdekatannya waktu pelaksanaan antara USBN dan UNBK dikeluhkan guru dan siswa dari beberapa daerah, seperti di DKI Jakarta, Lombok, Bima, Medan, Yogjakarta dan Bekasi. Bagi para siswa, waktu yang sangat berdekatan mengakibatkan mereka tidak memiliki jeda waktu minggu tenang," kata Retno.

Akibatnya mereka merasa seperti diburu waktu, tidak sempat istirahat dan refreshing untuk mempersiapkan mental.

Seperti diketahui katanya USBN berlangsung tanggal 23-30 Maret 2019, sementara UNBK berlangsung 1, 2, 4, dan 8 April 2019.

Aktivitas yang berdekatan ini menurut salah satu guru SMA swasta di Jakarta Timur, kata Retno berdampak pada kondisi yang memecah konsentrasi siswa.

Selain itu kata Retno, KPAI juga menerima keluhan sarana dan prasarana UNBK di berbagai sekolah di daerah, yang minim dan pembiayaan UNBK yang sepenuhnya dibebankan kepada sekolah.

"Kekurangan komputer untuk UNBK di jenjang SMK dan SMA membuat sekolah harus pontang-panting mencari pinjaman komputer ke sekolah-sekolah sekitar yang kadang jaraknya bisa berbeda kecamatan," kata Retno.

Meski ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan di daerah setempat, yang dikuatkan dengan edaran bahwa UNBK 2019 diterapkan resource sharing untuk mengatasi kekurangan komputer di sekolah, namun kata Retno pihak Dinas atau Dikbud atau UPT setempat tidak terlibat dalam implementasinya.

"Justru sekolah yang harus bekerja keras mencari pinjaman komputer," kata dia.

Retno menjelaskan ketentuan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan di daerah diantaranya berbunyi sebagai berikut: 1. Biaya yang timbul dari pelaksanaan berbagi sumber daya menjadi tanggungjawab bersama antara satuan pendidikan yang menginduk dan satuan Pendidikan pelaksana UNBK, dengan mengacu pada ketentuan biaya yang berlaku dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), atau kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya wajib mencegah terjadinya komersialisasi dalam penerapan prinsip berbagi sumber daya.

Karennya kata Retno panitia UNBK di sekolah selain pusing harus mencari pinjaman kekurangan komputer, juga dipusingkan dengan pembiayaan akibat dari peminjaman tersebut yang sepenuhnya dibebankan kepada sekolah.

"Biaya angkut peminjaman dan mengembalikan kembali misalnya bisa mencapai Rp 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), namun tidak bisa dibayarkan dengan menggunakan dana BOS atau bantuan operasional sekolah.

"Kekurangan komputer dialami misalnya oleh SMA Negeri di kabupaten Bima. Dari kebutuhan 80 unit komputer, sekolah hanya memiliki 27 unit komputer, sisanya sebanyak 33 unit harus meminjam ke sekolah terdekat, yaitu ke salah satu SMP Negeri Monta sebanyak 25 unit, dan di SMP Negeri Parado sebanyak 18 unit, serta masih meminjam lagi 10 unit laptop ke para guru di SMA Negeri yang bersangkutan," katanya.

Kekurangan komputer kata Retno juga dialami salah satu SMAN di Gunung Sari, Lombok Tengah.

"Kebutuhan sebanyak 90 unit PC, sekolah hanya memiliki 58 unit. Sehingga kekurangan sebanyak 32 PC dan terpaksa pinjam ke SMKN terdekat di Batulayar," katanya.

Hal serupa kata Retno juga dialami oleh SMAN unggulan di Jakarta Utara.

Dengan jumlah siswa sebanyak 359 orang dengan UNBK terdiri atas 2 (dua) sesi, maka harus menggunakan 5 laboratorium komputer.

Dimana satu ruang terdiri atas 40 Komputer.

"Kekurangan komputer di sekolah ini adalah sebanyak 72 unit atau 2 laboratorium. Beruntung Komite Sekolah menyewa 80 unit untuk mengisi 2 laboratorium komputer. Jadi tidak menggunakan biaya dari sekolah," kata dia.

Lamanya penyewaan kata Retno dimulai dari masa gladi bersih sampai 4 hari pelaksanaan UNBK.

"Inisiatif Komite Sekolah mengumpulkan dana mandiri ini sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak 3 tahun lalu," kata Retno.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved