Bos Facebook Tidak Mau Jadi Kambing Hitam Soal Berseliwerannya Konten Negatif di Linimasa

Konten negatif seperti siaran langsung bunuh diri, sadisme, hingga terorisme dan pembunuhan massal seperti terjadi di sebuah masjid oleh teroris di Selandia Baru sangat mencengangkan dunia.

Konten seperti itu merayapi linimasa khususnya media sosial, bahkan bisa dengan leluasa menyebar dan tidak terlupakan dari benak khalayak.

Konten negatif bahkan hoax dengan mudah menyusup dan memengaruhi banyak orang.

• Abdul Aziz, Pahlawan yang Tantang dan Kejar Brenton Teroris Penembak Jamaah Masjid Selandia Baru

• Ternyata Facebook Membuka Ratusan Juta Password Pengguna Facebook Selama Bertahun-tahun

Sebagaimana diungkap Kompas.com, bos Facebook, Mark Zuckerberg mengeluh bahwa mengendalikan konten negatif tidak bisa dilakukan perusahaan media sosial seorang diri.

Menurut dia, perlu ada campur tangan pemerintah yang lebih besar dalam pengawasan konten negatif yang mudah beredar dengan cepat di ranah maya.

Melalui sebuah surat terbuka, Mark Zuckerberg pun meminta adanya aturan baru dari pihak pemerintah negara-negara tempat Facebook beroperasi, menyangkut beberapa hal seperti peredaran konten berbahaya, integritas pemilu, privasi dan data portal.

"Pembuat undang-undang seringkali mengatakan kepada saya bahwa kami (Facebook) memiliki terlalu banyak kekuasaan melebihi perkataan, dan sejujurnya saya setuju," tulis Zuckerberg dalam surat terbukanya.

Dalam tulisan yang sama, Zuckerberg juga menyebut beberapa aturan yang telah dibuat jejaring sosialnya untuk meregulasi peredaran konten di antara para pengguna.

Salah satunya adalah pembentukan badan independen yang memungkinkan pengguna menggugat keputusan Facebook tentang posting yang diunggah maupun yang ditarik.

Menurut Mark Zuckerberg, regulasi-regulasi seperti yang ia bangun seharusnya juga berlaku untuk semua situs.

Sehingga, peredaran konten berbahaya bisa disetop di berbagai platform.

Dirangkum KompasTekno dari BBC, Selasa (2/4/2018), ada beberapa hal yang diminta Mark Zuckerberg untuk pengontrolan internet.

Pertama adalah aturan umum yang berlaku untuk semua media sosial.

• Pengakuan Brenton Tarrant Ngaku Bahagia Berondong Tembakan dan Siaran Live Facebook

Para pengelola media sosial, menurut dia, perlu mematuhi aturan yang diberlakukan lembaga pihak ketiga untuk mengontrol penyebaran konten berbahaya.

Kemudian, Mark Zuckerberg berharap, semua perusahaan teknologi besar merilis laporan transparansi tiap tiga bulan, seperti laporan keuangan.

Ia juga meminta adanya hukum yang kuat di negara-negara seluruh dunia untuk menjaga integritas pemilu di negara mereka.

Aturan yang dibuat adalah standar umum yang berlaku untuk semua situs agar bisa mengindentifikasi aktor politik.

Lebih lanjut, aturan hukum tersebut tak hanya ditujukan untuk para aktor politik yang maju sebagai kandidat pada pemilu, tapi juga aturan untuk meminimalisir isu pecah belah politik menjelang pemilu.

Mark Zuckerberg berharap bahwa aturan tersebut berlaku tak hanya pada pemilu saja, tapi juga diluar jadwal kampanye.

Masih soal politik, Mark Zuckerberg meminta adanya standar industri yang lebih luas untuk mengontrol bagaimana data pengguna digunakan untuk kampanye politik secara online.

Aturan perlindungan data pengguna Untuk perlindungan data pengguna, bos Facebook ini juga meminta negara-negara lain di luar Eropa untuk mengadopsi aturan privasi sejenis yang disebut GDPR (General Data Protection Regulation) yang ketat menindak perusahaan teknologi jika menyalahgunakan data pribadi pengguna.

Mark Zuckerberg berharap, aturan privasi ala GDPR akan berlaku menjadi standar global, sehingga perlakuan terhadap keamanan data pengguna tak berbeda di masing-masing negara.

Terakhir, Mark Zuckerberg meminta adanya aturan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab tentang data pengguna apabila mereka berpindah layanan.

Surat terbuka Mark Zuckerberg ini muncul berselang dua pekan setelah kejadian penemabakan di masjid Christchurch di Selandia Baru pada pertengahan Maret lalu.

Terkait kejadian ini, Facebook sempat mendapat kritikan keras.

Jejaring sosial raksasa itu disebut tak cepat tanggap dalam mencegah peredaran video siaran langsung penembakan di Christchruch sehingga kadung beredar di berbagai platform media sosial di luar Facebook. (Wahyunanda Kusuma Pertiwi)

Tautan asal