Adik Prabowo Bakal Lapor ke Interpol dan PBB Jika Terbukti Ada Kecurangan Pemilu 2019

HASHIM Djojohadikusumo mengatakan, pihaknya akan melayangkan gugatan ke lembaga-lembaga internasional, jika terbukti ada kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Adik capres nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengatakan, ada indikasi kecurangan dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU, karena hingga kini belum juga beres.

Pria yang menjabat Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengatakan, pihaknya sudah menyisir DPT dan menemukan 17,5 pemilih invalid dalam DPT yang sudah dilaporkan ke KPU sejak 15 Desember 2018.

• Begini Cara Pembakar Lahan dan Hutan Beraksi, Mulai dari Pakai Obat Nyamuk Hingga Tikus Hidup

“Kalau ada kecurangan yang tidak ditangani, kami akan lapor semua pihak, bisa Bareskrim Mabes Polri atau Interpol, tergantung bagian hukum,” ujar Hashim Djojohadikusumo di Hotel Ayama Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

"Kami juga akan laporkan ke International Court of Juctice atau Mahkamah Internasional PBB, ke human rights, pokoknya ke semua pihak yang sah,” sambungnya.

Hashim Djojohadikusumo menegaskan, melaporkan dugaan kecurangan Pemilu kepada lembaga internasional, sah dilakukan. Hal itu menurutnya pernah terjadi di Thailand.

• Gelandang Timnas U-22 Ini akan Pakai Uang Bonus dari Jokowi untuk Belikan Ayahnya Rumah

“LSM internasional pernah mempermasalahkan keabsahan Pemilu di Thailand yang digelar oleh petahana, dan tentu di beberapa negara lain,” tuturnya.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, wajar bila pihaknya menggugat bila ditemukan indikasi kecurangan dalam persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2019, karena pihaknya sudah berusaha melaporkan ke penyelenggara Pemilu sejak 15 Desember 2018.

Ia juga mengatakan wajar bila tokoh seperti Amien Rais mengancam akan menggerakkan ‘people power’ untuk memprotes hasil Pemilu.

• Peserta Ajang Pencarian Jodoh di HKBP Sutoyo Cawang Membeludak, Muda-mudi Batak Banyak yang Jomblo?

“Saya kira sah kalau ada ‘people power’ di mana menunjukkan ketidakpuasan rakyat. Kalau ada kecurangan tentu tidak akan kami tolerir, karena kami sudah berusaha sejak 15 Desember 2019,” paparnya.