Ujian Nasional Berbasis Komputer

Siswa Nunggak Bayar, Langgar Disiplin dan Pelaku Pidana, Tetap Berhak Ikut UNBK dan USBN

Retno mengingatkan bahwa meski anak-anak yang dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin, hak atas pendidikan tetap harus dijamin.

Siswa Nunggak Bayar, Langgar Disiplin dan Pelaku Pidana, Tetap Berhak Ikut UNBK dan USBN
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengunjungi SMP Maha Prajna, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (27/3/2019). 

SEMANGGI, WARTAKOTALIVE.COM -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan dan meminta seluruh sekolah tetap memberikan hak bagi siswanya untuk dapat mengikuti Ujian Nasional Berstandar Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), sekalipun mereka menunggak pembayaran sekolah atau sedang terkena sanksi pelanggaran disipilin atau bahkan tengah menjalani hukuman pidana.

Hal itu dikatakan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti terkait pelaksanaan
UNBK jenjang SMA yang digelar mulai 1, 2, 4, dan 8 April 2019, Senin (1/4/2019).

"KPAI merekomendasikan beberapa terkait UNBK dan USBN ini. Salah satunya mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar wajib memfasilitasi hak anak-anak atau siswa untuk dapar mengikuti ujian sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan," kata Retno.

"Apapun kesalahan peserta didik, sudah seharusnya anak-anak tersebut tetap diberi hak mengikuti ujian. Anak-anak pelaku pidana, yang berhadapan dengan hukum dan berada di LAPAS Anak harus tetap diberi kesempatan mengikuti UN dengan pengawalan pihak kepolisian," tambahnya.

Retno mengingatkan bahwa meski anak-anak yang dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin, hak atas pendidikan tetap harus dijamin.

"Ini sesuai Konvensi Hak Anak atau KHA dan UU Perlindungan Anak. Hak anak mengikuti ujian tetap harus dipenuhi, namun terkait kelulusan yang bersangkutan merupakan hak pendidik dan satuan pendidikan, sebagaimana sudah ditentukan dalam peraturan perundangan dan kriteria kelulusan," katanya.

Dimana kriteria kelulusan dalam peraturan perundangan yang dimaksud kata Retno terdiri atas 4 hal.

"Yakni menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, mengikuti Ujian Nasional, dan lulus USBN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan," katanya.

Rekomendasi KPAI lainnya kata Retno adalah terkait anak-anak atau siswa yang bersekolah dalam situasi darurat di sekolah-sekolah darurat. "Maka pemerintah wajib memfasilitasi sepenuhnya USBN maupun UN dengan materi soal yang disesuaikan pada batas yang mampu diselesaikan anak-anak pada situasi darurat tersebut," katanya.

"Anak-anak yang wilayahnya terdampak bencana langsung dan peristiwanya baru saja terjadi, seperti bencana di Sentani (Papua), maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat wajib mengantisipasi kondisi tersebut," kata dia.

Hal itu kata Retno agar siswa di wilayah bencana tersebut tetap bisa mengikuti USBN dan UN yang sebaiknya berbasis kertas, mengingat UNBK pasti sulit dilaksanakan secara teknis.

"KPAI mengusulkan bahwa, ketika pemerintah sudah menggunakan UN sebagai parameter pemetaan kualitas pendidikan secara nasional sebagaimana diperintah UU Sisdiknas, maka semestinya pelaksanaan UN cukup sampel," katanya.

"Tidak perlu seluruh anak, seluruh sekolah dan setiap tahun dilakun. Sehingga, ketika terjadi bencana alam semacam ini di suatu wilayah, maka pemerintah bisa mengantisipasi dengan cepat bahwa wilayah tersebut tidak digunakan sebagai sampel dan diganti wilayah terdekat yang tidak terdampak bencana," kata Retno.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved