Postur Fiskal Kota Bekasi Triwulan Pertama Mengkhawatirkan

Kendala utama pendapatan asli daerah ada di pajak reklame. Padahal potensi reklame di Kota Bekasi sangat besar untuk gali di lapangan.

Postur Fiskal Kota Bekasi Triwulan Pertama Mengkhawatirkan
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Sejumlah orang berkumpul sebagai bentuk protes di reklame videotron karena dianggap menutupi Tugu Perjuangan Bekasi. 

BEKASI, WARTAKOTALIVE.COM -- Postur fiskal Pemerintah Kota Bekasi dalam posisi yang mengkhawatirkan di triwulan pertama tahun 2019. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat apel upacara dengan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi, Senin (1/4).

"Saya masih belum melihat akurasi dari sebuah proses perencanaan 2018-2019 dan keseimbangan fiskalnya pun masih mengkhawatirkan," kata Rahmat Effendi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (1/4).

Rahmat mengatakan, realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk awal tahun 2019 selama tiga bulan ini masih jauh dari harapan. Bila melihat pada batas minimal pendapatan Rp 8 miliar dari hari ke hari, kata dia, perolehan pendapatan pemerintah cenderung berada di bawahnya.

"Saya lihat pendapatan ada yang Rp 2 miliar, Rp 3 miliar dan Rp 4 miliar. Tapi kalau dipukul rata-rata Rp 4 miliar, maka keseimbangan fiskalnya baru 50 persen dari target pendapatan triwulan pertama," ujar politisi partai Golkar ini.

Menurut dia, fenomena ini merupakan peringatan keras (lampu merah) bagi ASN di Kota Bekasi. Terutama bagi ASN yang bersentuhan dalam sektor pendapatan seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dinas Perhubungan dan sebagainya.

"Saya minta kepada pak Wakil Wali Kota Bekasi, saudari Sekda dan seluruh OPD yang ada untuk mensimplikasi sebuah proses yang dua tahun lalu sudah kita lakukan mengenai pendapatan," jelasnya.

Dia menjelaskan, kendala utama pendapatan asli daerah ada di pajak reklame. Padahal potensi reklame di Kota Bekasi sangat besar untuk gali di lapangan.

Tapi habis waktu, bahkan pihak ketiga lebih banyak tidak menyelesaikan kewajibannya ketimbang berproses yang begitu panjang sampai enam bulan hingga setahun.

"Kita punya PPNS (Penyidik PNS), ada 50 orang kalau tidak salah. Jadi bagaimana mungkin kita mau menyeimbangkan sebuah proses perencanaan Rp 6,6 triliun (Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah 2019), kalau dari ketersediaan pagu fiskalnya masih jauh dari harapan," imbuhnya. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved