Sehari Jelang Sidang First Travel, Kejati Jabar Sidak Kantor Kejari Depok

Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sufari, membantah sidak yang dilakukan Kejati terkait dengan sidang gugatan perdata jemaah First Travel.

Sehari Jelang Sidang  First Travel, Kejati Jabar Sidak Kantor Kejari Depok
Warta Kota
Asisten Bidang Pengawasan Kejati Jawa Barat, Hendrizal Husin, saat sidak ke Kantor Kejari Kora Depok, Selasa (26/3). 

Sehari sebelum digelar sidang kedua kasus gugatan jemaah terkait aset agen perjalanan First Travel dengan tergugat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok dan bos agen perjalanan First Travel, Andika Surachman, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat inspeksi mendadak ke kantor Kejari Depok di Jalan Boulevard Raya, Kalimulya, Cilodong, Selasa (26/3).

Untuk diketahui, Kejari Depok merupakan eksekutor penyitaan aset First Travel untuk Negara. Akibat penyitaan itu, calon jemaah First Travel menggugat Andika dan Kejari.

Pasalnya, penyitaan itu membuat dana yang disetorkan jemaah menjadi hangus.

Saat disinggung mengenai hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sufari, membantah sidak yang dilakukan Kejati terkait dengan sidang gugatan perdata jemaah First Travel.

"Itu namanya inspeksi umum, rutin. Dalam setahun dua kali. Semuanya, biasa. Tidak ada masalah. Emang seperti itu. Kalau di tempat lain apa namanya. Kalau di sini namanya inspeksi umum," ujar Sufari saat ditemui di Kejari Depok, Selasa (26/3/2019) kepada Wartakotalive.com.

Sufari menuturkan, sidak yang dilakukan Kejati merupakan inspeksi yang rutin dilakukan. Menurutnya, sidak semacam itu berlaku di seluruh Kejari di Indonesia.

Pekan lalu, Sufari sempat berjanji kepada jemaah First Travel untuk membantu menghadirkan Andika ke tengah sidang gugatan jemaah dalam gelar sidang kedua besok.

Namun, menurut Sufari kapasitasnya hanya sebatas memfasilitasi.

"Itu namanya memfasilitasi, sepanjang nanti mana yang bisa kita lakukan. Sampai sekarang kan saya tidak tahu ada panggilan ke dia (Andika). Nanti koordinasi ke Rutan. Tidak bisa kita serta-merta menghadirkan. Kan ini perdata," katanya.

"Panggilannya, sidangnya kapan, belum saya terima. Kalau nanti tembusannya ke kita untuk minta bantuan insya Allah kita berikan. Itu maksudnya. Tidak bisa serta-merta kita langsung ke sana. Kalau kita sebagai turut tergugat iya, turut tergugat. Materi apa sidangnya kita belum tahu," jelas Sufari lagi.

Sidak tersebut berlangsung selama lima jam dan dilakukan secara tertutup.

Mengaku tak ada masalah

Saat ditemui seusai keluar dari kantor Kejari, Asisten Bidang Pengawasan Kejati Jawa Barat, Hendrizal Husin, enggan memberikan penjelasan detail seputar kunjungannya.

Hendrizal membantah kedatangannya dan tim terkait sejumlah kasus besar di Depok, seperti kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, First Travel, dan koperasi simpan pinjam Pandawa.

"Oh ndak ada, ndak ada. Kita rutin internal. Sama kayak audit gitulah, jadi tidak ada masalah apa-apa," bilangnya.

Hendrizal pun tak mau menjelaskan audit yang ia maksud.

"Ya, umum aja. Sama kayak general audit BPK gitu lho. Ndak, ndak ada bahas First Travel, ndak ada," ucapnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung telah menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan, serta Siti Nuriada Hasibuan.

Dengan ditolaknya kasasi itu, maka putusan tersebut mengembalikan pada Putusan Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan memvonis masing masing 20 tahun, 18 tahun dan 15 tahun penjara, serta merampas semua aset First Travel untuk Negara.

Karena itu, pihak jamaah melakukan gugatan karena bila aset First Travel disita Negara, hal tersebut memupus harapan jamaah untuk berangkat ke Tanah Suci.

Penulis: Gopis Simatupang
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved