Hak Dua Pegawai BPBD Kota Bekasi Terkait Kasus Penyimpangan Beras Akhirnya Dibekukan

Mereka menetapkan tiga pegawai sebagai tersangka penyelewengan bantuan beras yang dikirim Bulog.

Hak Dua Pegawai BPBD Kota Bekasi Terkait Kasus Penyimpangan Beras Akhirnya Dibekukan
Warta Kota/Adhy Kelana
ILustrasi perdagangan beras 

Gaji dan honor dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi terpaksa dibekukan.

Sebab pegawai berinisial HI dan FS ini masih menjalani sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Barat atas dugaan penyelewengan beras bantuan yang diterima dari Perum Badan Urusan Logistik pada 2017 lalu.

Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Wahyudin mengatakan, pemberhentian keduanya baru dilakukan sebatas sementara karena proses hukumnya masih berjalan dan belum mendapat keputusan yang inkrah dari pengadilan.

Meski demikian, seluruh hak dan penerimaan honor sebagai pegawai sudah dibekukan.

"Tahapan sidang yang mereka hadapi sekarang masih sebatas pemanggilan saksi-saksi," ujar Wahyudin pada Selasa (26/3/2019).

Walau seluruh hak dan penerimaan honor dihentikan, namun status mereka masih menjadi ASN di Kota Bekasi.

Pemerintah akan langsung memberhentikan mereka bila ada keputusan tetap dari pengadilan terkait.

"Semua tahapan ada mekanisme dan dasar, jadi kita akan ke tahapan selanjutnya bila sudah ada putusan inkrah pengadilan," katanya.

Atas persoalan hukum yang mereka hadapi, kata dia, pemerintah daerah tidak memberikan bantuan hukum.

Pasalnya, kasus hukum yang dialaminya merupakan tindak pidana korupsi.

"Sama seperti perlakuan tindak pidana lainnya, pemerintah daerah tidak akan memberikan bantuan, kecuali kasus yang dihadapi adalah perdata dan menyangkut pemerintah daerah," jelasnya.

Salah satu kasus perdata kata Wahyudin, perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Jadi, kata dia, selama mereka menjalani hukuman dugaan korupsi maka pendampingan hukum diserahkan ke yang bersangkutan.

"Selama menjalani persidangan mereka menunjuk dan membiayai kuasa hukum sendiri," ungkapnya.

Pada November 2018 lalu, Kejaksaan Negeri Bekasi telah menetapkan tiga pegawai sebagai tersangka penyelewengan bantuan beras yang dikirim Bulog sebanyak 200 ton dalam kurun dua tahun, pada 2016 dan 2017 lalu. Selain HI dan FS, ada satu pegawai non PNS yang juga terjerat yakni Pelaksana Harian (Plh) BPBD berinisial AD.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved