Dirjen Imigrasi Tunggu Data Resmi Dukcapil dan KPU Terkait WNA yang Masuk DPT

Kami masih nunggu data dari dukcapil dan KPU. Kalau memang ada yang melanggar administrasi, maka akan kami pulangkan.

Dirjen Imigrasi Tunggu Data Resmi Dukcapil dan KPU Terkait WNA yang Masuk DPT
Warta Kota/Rangga Baskoro
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny F Sompie. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Rangga Baskoro

PULOGADUNG, WARTAKOTALIVE.COM -- Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan pihaknya masih menunggu data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait adanya temuan warga negara asing (WNA) yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019 mendatang

Temuan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihaknya untuk menemukan adanya pelanggaran administrasi kepada WNA yang terdaftar sebagai pemilih tetap.

"Kami masih nunggu data dari dukcapil dan KPU. Kalau memang ada yang melanggar administrasi, maka akan kami pulangkan. Hingga kini belum ada hasil yang harus ditindaklanjuti terkait administrasi keimigrasian," kata Ronny saat acara Sosialisasi Peraturan Keimigrasian di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Rabu (20/3).

Ia menuturkan akan melakukan tindakan tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran administrasi keimigrasian.

"Saya kira kan sudah ada pemerintah daerah, Dirjen Dukcapil, KPU yang juga dibantu untuk melakukan pengawasan. Imigrasi tentu bisa melakukan kegiatan bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan deportasi, bila ada WNA yang melakukan penyimpangan secara administrasi dan mereka harus dilakukan tindakan administrasi keimigrasian untuk dipulangkan ke negaranya," jelasnya.

Hal itu dilakukan agar hanya WNA yang memiliki tujuan jelas yang bisa tinggal di Indonesia, baik dalam kurun waktu yang lama maupun sementara saja.

"Karena kita punya konsep hanya warga negara asing yang bermanfaat yang boleh tinggal di Indonesia. Bermanfaat kan itu banyak, bisa dia tenaga ahli, investor, pekerja dan sebagainya. Kalau dia mengganggu keamanan, imigrasi ini jadi garda terdepan untuk pemulangan," tegas Ronny.

Sebelumnya, Bawaslu menemukan adanya 214 WNA yang masuk dalam DPT Pemilu 2019.

Hal itu akibat kesalahan prosedur pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved