Sibuk Urusi Pemilu, Kantor KPU Depok Masih Ngontrak

Selama ini, kantor KPU Kota Depok yang beralamat di Jalan Kartini, Pancoran Mas, masih menyewa alias ngontrak.

Sibuk Urusi Pemilu, Kantor KPU Depok Masih Ngontrak
Warta Kota/Gopis Simatupang
Petugas KPU Depok tengah merakit kotak surat suara kardus di gudang KPU Kota Depok, Tugu, Cimanggis, Jumat (15/2/2019). 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok saat ini tengah disibukkan dengan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang akan dihelat serentak bersama Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD RI pada 17 April mendatang.

Seusai pagelaran Pemilu serentak yang akan terselenggara satu bulan mendatang, KPU Kota Depok tak punya waktu bersantai. Pasalnya, agenda pesta demokrasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok akan menyusul digelar pada tahun 2020.

Dengan begitu padatnya agenda Pemilu, ternyata KPU Kota Depok belum punya markas atau kantor sendiri.

Selama ini, kantor KPU Kota Depok yang beralamat di Jalan Kartini, Pancoran Mas, masih menyewa alias ngontrak. Hal ini telah berulangkali dikeluhkan pihak KPU.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad, tidak menampik adanya masalah itu.

Warga Berbondong-bondong ke KPU Jakarta Barat Minta Form A5 Buat Pindah TPS Pencoblosan

Ruang Kerja Menteri Agama Disegel KPK Terkait Romahurmuziy, Lukman Hakim Saifuddin Ogah Komentari

Anak Buahnya Ditangkap KPK Bareng Rommy P3, Menteri Agama Ogah Beri Pendampingan Hukum

Namun, KPU Kota Depok masih harus bersabar, karena masalah ketiadaan kantor milik sendiri itu baru akan diselesaikan sekitar tahun 2020.

"Gedung KPU sudah ada, masih ngontrak. Ha-ha-ha," ujar Idris, saat menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, baru-baru ini.

Dikatakan Idris, pihaknya masih mencari jalan terbaik dalam pengadaan gedung KPU. Sejumlah opsi untuk mewujudkannya masih dibahas secara mendalam.

"Kemarin dari sisi tahun anggaran 2020 itu yang kita cari sekarang lahannya, asetnya. Kemarin ada pemikiran aset hasil ruislag (tukar guling). Ruislag ini ada aset dari vertikal (pemerintah pusat). Mereka punya akan diserahkan ke kita, dan kita akan menyerahkan aset gedung kepada pemerintah pusat. Karena memang arahan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan. Nah ini yang sedang kita nego," terang Idris.

Bila sistem ruislag memungkinkan, Pemkot Depok tidak perlu mencari lahan baru untuk pembangunan gedung KPU Kota Depok. Bila tidak, terpaksa Pemkot harus mencari lahan.

"Kalau memang ini (ruislag) bisa dilaksanakan, tidak perlu kita beli lahan. Kita tinggal membiayai renovasi gedung tersebut dan bisa digunakan tahun 2020. Minimal gedung ini kalau sudah diserahkan ke kita, kita bisa renovasi dulu," katanya.

Pembangunan gedung KPU, bilang Idris, dengan terpaksa belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena Pemkot tengah fokus memproyeksikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Dikatakannya, selain KPU, banyak sektor lain dalam perangkat daerah yang harus bersabar karena menipisnya anggaran.

"Kemarin kita hitung saja sudah minus Rp 500 miliar kalau kita akomodir semuanya," ucapnya. (gps)

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved