Operasi Tangkap Tangan

5 Ketua Umum Partai Terjerat Kasus Korupsi, Selain Romahurmuziy Ini Empat Lainnya

ROMAHURMUZIY alias Romy menambah daftar politisi Indonesia dan ketua umum partai yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi.

5 Ketua Umum Partai Terjerat Kasus Korupsi, Selain Romahurmuziy Ini Empat Lainnya
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Umumm PPP Romahurmuziy keluar dari Gedung KPK Jakarta memakai rompi tahanan, seusai diperiksa oleh penyidik, Sabtu (16/3/2019). Romahurmuziy ditahan oleh KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama. 

Kedua, menurut Maqdir, Novanto sudah merasa lelah dengan proses hukum yang dihadapi pada pengadilan tingkat pertama.

Alasan lainnya, menurut Maqdir, mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ingin merenung dan berpikir sepenuh perhatian atas kasus yang dihadapinya.

Saat ini Setnov sedang menjalani hukuman penjaranya di Lapas Sukamiskin.

2. Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/7/2018).
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/7/2018). (Kompas.com/Abba Gabrillin)

KPK menjerat Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Ia dianggap menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang saat masih menjadi anggota DPR.

Sebelum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penetapan Anas sebagai tersangka ini melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 22 Februari 2013.

Pengusutan kasus Hambalang berawal dari temuan KPK saat menggeledah kantor Grup Permai, kelompok usaha milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Penggeledahan saat itu dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus suap wisma atlet SEA Games yang menjerat Nazar.

Sebelumnya, tim jaksa KPK menuntut Anas dihukum 15 tahun penjara. Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 94 miliar dan 5,2 juta dollar AS.

Menurut KPK, uang ini senilai dengan fee proyek yang dikerjakan Grup Permai. Jaksa KPK menduga Anas dan Nazaruddin bergabung dalam Grup Permai untuk mengumpulkan dana.

Halaman
1234
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved