Operasi Tangkap Tangan

Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy Dikabarkan Ditangkap KPK di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo

KPK dikabarkan mencokok Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy Dikabarkan Ditangkap KPK di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Rommy) mendeklarasikan relawan pendukung pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin yang diberi nama Sahabat Romahurmuziy Pendukung Jokowi (Sarung Jokowi) di Gedung Joeng 45, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/18). 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mencokok Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Romy dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (15/3/2019).

Seorang sumber yang enggan disebut identitasnya membenarkan bahwa Ketua Umum PPP M Romahurmuziy yang akrab disapa Romi itu diciduk sekitar pukul 09.00 WIB, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sidoarjo, Jawa Timur.

"Dari sumber A1. Kejadiannya jam 09.00 di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo. Yang ditangkap Romi," ucapnya kepada wartawan.

Dalam kasus korupsi atau suap atau gratifikasi apakah yang menjerat Ketua Umum PPP M Romahurmuziy atau Romy?

Hingga saat ini, pihak dari KPK sendiri belum mengeluarkan pernyataan terkait penangkapan Romy.

BREAKING NEWS: KPK Ciduk Ketua Umum Partai Politik Saat OTT di Jawa Timur

VIDEO: Romy Sebut Swasembada Pangan Bukan Berarti Tidak Boleh Impor

PPP Kubu Romy Ajak Lulung Gabung untuk Tolak Ahok

 

Saat ini Romi tengah menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jalan Jenderal Ahmad Yani Surabaya.

Pemeriksaan yang dilakukan KPK di Mapolda Jatim seusai penangkapan, akan menentukan apakah pihak-pihak yang diamankan dalam OTT, bakal ditetapkan menjadi tersangka atau dilepas.

Menhub Terjunkan Tim untuk Observasi dan Teliti Pesawat Boeing 737 Max 8 di Indonesia

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam seusai penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka biasanya akan langsung menjalani penahanan.

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, KPK dikabarkan menciduk seorang ketua umum partai politik, Jumat (14/3/2019), dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT).

Perguruan Tinggi yang Mahasiswanya Sedikit Bakal Digabung, Sekarang Diminta Sukarela, Nanti Dipaksa

Ketua umum partai politik yang masih dirahasiakan namanya ini dikabarkan ditangkap di Jawa Timur, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jalan Jenderal Ahmad Yani Surabaya.

Kabar tentang penangkapan salah satu ketua umum partai politik tersebut dibenarkan oleh salah seorang penyidik KPK.

Ketika dikonfirmasi ihwal penangkapan salah seorang ketua umum partai politik tersebut, penyidik KPK ini membenarkan.

Anda Lulusan SMA dan Ikut Rekrut Bersama BUMN 2019, Ini Perkiraan Gajinya Kalau Lolos Seleksi

Anda Lulusan SMA dan Ikut Rekrut Bersama BUMN 2019, Ini Daftar Gaji Lulusan SMA di Perusahaan BUMN

Jokowi: Kalau Ada Ulama Tidak Melakukan Pidana tapi Dimasukkan Sel, akan Saya Keluarkan!

“Iya mas, (ditangkap) di Jawa Timur,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com.

Salah seorang penyidik KPK lainnya membenarkan bahwa ketua umum partai politik yang ditangkap tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim.

KPK meminjam salah satu fasilitas ruangan di Mapolda Jatim untuk memeriksa sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) kali ini.

Begini Kronologi Jatuhnya Pesawat Ethiopian Airlines ET-302, Total 157 Penumpang dan Awak Tewas

“Yang bersangkutan sedang diperiksa di Polda Jatim,” ujar penyidik tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan KPK di Mapolda Jatim seusai penangkapan, akan menentukan apakah pihak-pihak yang diamankan dalam OTT, bakal ditetapkan menjadi tersangka atau dilepas.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam usai penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka biasanya akan langsung menjalani penahanan. 

Perempuan WNI yang Jadi Korban Jatuhnya Pesawat Ethiopian Airlines Tinggal di Roma Italia

KPK sebelumnya pernah meminta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy, kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

Kamis (23/8/2018) hari ini merupakan penjadwalan ulang pemeriksaan pada Romy. Sebelumnya, Romy dijadwalkan diperiksa pada‎ Senin (20/8/2018) lalu, namun tidak bisa hadir.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada pemeriksaan hari ini, Romy akan diperiksa terkait perkara suap usulan dana perimbangan daerah tahun anggaran 2018.

Pengamat Minta Pesawat Boeing 737 MAX 8 Dilarang Terbang, Kementerian Perhubungan Bilang Begini

"Romy diperiksa untuk melengkapi berkas tersangka YP (Yaya Purnomo).‎ Kami harap saksi bisa memenuhi panggilan tersebut karena kemarin tidak bisa hadir dengan alasan ada kegiatan lain," tutur Febri, Rabu (22/8/2018)‎.

Kasus yang diawali dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini terus dikembangkan KPK hingga ke sejumlah anggota DPR, pejabat Kemenkeu, ataupun pejabat daerah.

Terlebih, dari hasil penggeledahan ‎di kediaman Puji Suhartono di Graha Raya Bintaro, rumah dinas anggota DPR Fraksi PAN yang diduga dihuni Sukiman di Kalibata, dan apartemen milik tenaga ahli anggota DPR Fraksi PAN di Kalibata City, penyidik menyita beragam bukti.

WNI Korban Tewas Kecelakaan Pesawat Ethiopian Airlines ET-302 Bernama Harina Hafitz

Dari apartemen tenaga ahli anggota DPR Fraksi PAN, tim menyita satu unit mobil jenis Toyota Camry. Kemudian, dari kediaman Puji Suhartono, tim menyita uang sebesar Rp 1,4 miliar dalam pecahan dolar Singapura. Sedangkan dari rumah dinas anggota DPR Fraksi PAN, KPK hanya menyita dokumen.

‎Atas perkara ini, KPK baru menetapkan empat tersangka, yakni anggota Komisi XI DPR Amin Santono, PNS Kemenkeu Yaya Purnomo, perantara suap Eka Kamaluddin, serta pihak swasta Ahmad Ghiast.‎

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/8/2018) kemarin. ‎Jaksa KPK menuntut Ahmad Ghiast dengan pidana penjara tiga tahun dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan, serta membayar biaya perkara Rp 5 ribu. (Ilham Rian Pratama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved