Polemik Penutupan TPA Burangkeng, Warga: Kompensasi Infrastruktur Jadi Kewajiban Pemkab Bekasi

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi menjadi polekmik berkepanjangan.

Polemik Penutupan TPA Burangkeng, Warga: Kompensasi Infrastruktur Jadi Kewajiban Pemkab Bekasi
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Puskesmas Pembantu Desa Burangkeng yang beroperasi setiap hari hanya dua jam pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. 

Akibatnya, sampah menumpuk di sejumlah wilayah Kabuapaten Bekasi.

Sementara itu, tuntutan warga Desa Burangkeng antara lain, menuntut dibangun saluran air di permukiman warga, diberikan uang kompensasi dari Pemkab Bekasi, perbaikan akses jalan TPA, pemeliharaan serta pembenahan TPA, dan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi terpaksa bakal mengerahkan aparat keamanan jika warga Desa Burangkeng dalam sehari besok tidak membuka Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.

"Kalau seperti ini sudah mentok, kita berikan waktu satu hari kalau besok belum dibuka, ya luasnya. Ya deadline Jumat kita buka, kita akan meminta bantuan pihak keamanan," ujar Asisten Daerah III Kabupaten Bekasi, Suhup.

Suhup menjelaskan akan memberikan perhatian khusus itu berupa pembangunan sejumlah infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan sekolah maupun Puskesmas.

"Warga ini kan mintanya kompensasi berupa uang, kita tidak bisa. Kita sudah sepakat dan komitmen bakal berikan kompensasi berupa kesehatan, pendidikan maupun lainya kecuali uang," kata Suhup.

Suhup mengungkapkan pihaknya berpegang teguh pada aturan undang-undang yang berlaku. Dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dijelaskan tentang kompensasi pada pasal 25, kompensasi sebagaimana dimaksud pada berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan dan kompensasi dalam bentuk lain.

"Tidak ada kata uang dan itu tidak ada kata wajib. Yang ada kata dapat memberikan kompensasi," ujar Suhup.

Ia juga mengatakan bakal memberikan perhatian khusus itu berupa pembangunan sejumlah infrastruktur seperti peebaikan jalan, pembangunan sekolah maupun Puskesmas.

"Warga ini kan mintanya kompensasi berupa uang, kita tidak bisa. Kita sudah sepakat dan komitmen bakal berikan kompensasi berupa kesehatan, pendidikan maupun lainya kecuali uang," kata Suhup. (M18)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved