Advertorial

Lima Rekomendasi Dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

ADMINISTRASI atau pencatatan pernikahan merupakan satu dari sekian banyak fungsi atau peran paling menonjol yang dijalankan Kantor Urusan Agama (KUA)

Editor: Andy Prayogo
Lima Rekomendasi Dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - kemenag-14-mar-2019.jpg
Istimewa
Ahmad Hanafi dan Sri Lestari menikah di KUA Palmerah, Jakarta Barat saat Hari Valentine, Rabu (14/2/2018).
Lima Rekomendasi Dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - kemenag-14-mar-2.jpg
Istimewa
Kemenag

WARTA KOTA - ADMINISTRASI atau pencatatan pernikahan merupakan satu dari sekian banyak fungsi atau peran paling menonjol yang dijalankan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Ada beberapa riset tentang KUA, menemukan berbagai fakta negatif. Diantaranya, terjadinya praktik gratifikasi, kapasitas petugas yang belum memenuhi tandar, gedung KUA yang kurang nyaman, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan lain sebagainya.

Untuk mengeliminir kelemahan tersebut, maka pemerintah telah melakukan perbaikan kinerja KUA Kecamatan.

Diantaranya, menerbitkan regulasi PP Nomor 48 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 46 Tahun 2014tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, penataan SDM, penataan anggaran, dan penataan infrastruktur.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik, dinyatakan bahwa penyelenggara layanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Untuk itu, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, pada tahun 2018 telah menyelenggarakan Survey Indeks Layanan KUA Kecamatan melalui Survey Kepuasan Masyarakat(SKM).

Selain untuk mematuhi ketentuan tersebut di atas, SKM terhadap KUA Kecamatan dilakukan untuk mengetahui indeks layanan KUA Kecamatan secara nasional.

Dari hasil survey itu pemerintah selanjutnya menetapkan item per item layanan yang menjadi problem dan perlu perbaikan.

Dalam survey ini, sampel yang dipilih secara acak berdasarkan prosedur stratified randomsampling, dengan unit analisisnya adalah KUA.

Penarikan sampel diawali dengan pengelompokkan KUA berdasarkan tipologinya yaitu tipe A, B,C, D1 dan D2.
Tahap selanjutnya adalah memilih sampel KUA, dari jumlah sampel 79.56 yang kemudian dibulatkan menjadi 80 KUA.

Selanjutnya memilih 10 masyarakat pengguna layanan pencatatatan nikah di Tahun 2018 (Januari-Februari-Maret) menggunakan data pasangan nikah milik 80 KUA terpilih, sehingga total ukuran sampel responden secara nasional menjadi 800 orang.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017, unsur kepuasan masyarakat meliputi (a) persyaratan (b) prosedur (c) waktu (d) biaya (e) spesifikasi produk (f) kompetensi petugas (g) perilaku petugas (h) pananganan pengaduan (i) sarana prasarana.

Sembilan variable tersebut selanjutnya dijadikan dimensi dalam mengukur layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan.

Berikut ini hasil survei yang merepresentasikan jawaban (generalisasi) kepuasan masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah di KUA, untuk setiap tipologi dan agregat secara nasional:

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved