Pemprov DKI Bolehkan PKL Jualan di Atas Trotoar karena Alasan Ini

"Alasannya karena belum semua dibina dan diberikan tempat (berjualan) yang layak. Jadi di beberapa tempat memang diperbolehkan berjualan asalkan.."

Pemprov DKI Bolehkan PKL Jualan di Atas Trotoar karena Alasan Ini
Warta Kota/Alex Suban
Para pedagang kaki lima (PKL) mengokupasi trotoar di Jalan Palmerah Barat, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). 

"Beberapa lokasi memang diperbolehkan untuk PKL berjualan, asalkan masih ada ruang untuk pejalan kaki. Catatannya asal jangan mengganggu," ungkap Arifin dihubungi pada Rabu (13/3/2019).

Namun, apabila pihaknya menemukan adanya aktivitas PKL yang menguasai trotoar menyeluruh, pihaknya akan melakukan peneguran.

Begini Prediksi Kedekatan Gisella Anastasia dengan Wijaya Saputra

Pendekatan humanis tersebut disampaikannya agar terbangun kesadaran masyarakat untuk bersama menjaga ketertiban fasilitas umum.

"Pemberitahuan tetap dilakukan, penghalauan juga ditegakkan apabila mengganggu pejalan kaki. Tapi kali ini kita lebih kepada pendekatan persuasif," jelasnya.

Naomi Perempuan Indigo Sebut Luna Maya Sudah Tidak Galau Lagi

Aktivitas pedagang di atas trotoar seperti yang biasa terlihat di simpang Senen, Senen, Jakarta Pusat.

Para pedagang baju bekas impor terlihat berjejalan menggelar lapak dagangannya setiap petang hingga malam hari.

Setiap Jam Sibuk, MRT Sediakan Satu Gerbong Khusus Women Only

Aneka pakaian, mulai dari pakaian anak hingga dewasa disusun rapih dengan menggunakan gantungan besi.

Tak ayal, trotoar sepanjang sekitar 100 meter yang terbentang mulai dari gerbang masuk Blok III Pasar Senen hingga Halte Transjakarta Pasar Senen terlihat layaknya etalase toko.

Jawab Pernyataan Prabowo, BNN Buka-bukaan Terkait Kartel Narkoba di Indonesia

Kebijakan tersebut sangat bertolak belakang ketika era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok secara lantang mendesak para PKL agar tidak memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar untuk kepentingan pribadi.

Jumlah Personel dan Sistem Pengamanan di Debat Ketiga Pilpres 2019 Mulai Disiapkan

Keputusannya itu merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Sehingga apabila ditemukan adanya pelanggaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menyita barang dagangan sekaligus denda atas tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan para pedagang. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved