Pemilu 2019
ILC Sebut Kubu 02 Curigai DPT, Mardani Ali Sera: Kami Ingin Rapihkan Data KPU
Mardani menyebut kubu Prabowo-Sandi tidak mencurigai, namun banyak data menurut mereka ada banyak catatan soal DPT di Indonesia.
lihat foto
Caleg PKS dari Dapil Jakarta Timur ini menambahkan, dulu zaman bu Husnul 2004, KPU yang menetapkan jumlah DPT, tapi kemendagri juga pernah menetapkan.
"Sekarang DP 4-nya dari Kemendagri, makanya tidak ada di DP 4 nya Kemendagri tidak ada WNA masuk DPT, tidak ada, karena sudah tersaring dari 1300-an, tapi faktanya masih ada 307 sekarang yang tercantum dalam DPT, 307 ini tidak layak karena WNA, karena ada WNA yang masuk DPT, angkanya kecil tapi untuk supremasi dan kedaulatan ini luar biasa, kalau kita ceroboh hal besar juga bisa terjadi," ujar Mardani.
Diketahui, Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Senin (11/3/2019).
Kehadiran mereka untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar.
Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.
"Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata Juru Kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019) yang dilansir dari Kompas.com.
"Karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu. Ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali, bahkan 20 kali," sambungnya.
Dari penjelasan KPU, kata Riza, angka pemilih berdasarkan tanggal lahir tersebut didapat dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu, BPN juga menemukan data tidak wajar berupa 300 ribu orang yang berusia di atas 90 tahun yang masuk DPT.
Menurut BPN, jumlah ini tidak wajar karena terlalu besar.
Ada pula 20.475 pemilih berusia di bawah 17 tahun yang masuk DPT.
Data ini juga dinilai tak wajar.
BPN bahkan menemukan 775.248 data ganda dalam DPT.
Atas temuan tersebut, kata Riza, KPU berjanji untuk memperbaiki DPT pemilu.
