Rehabilitasi Andi Arief Di RSKO Hanya Bersifat Medis karena Tak Tersangkut Kasus Hukum

Status Andi Arief yang hanya sebagai pasien sukarela, bukan terkait kasus hukum yang ditemukan bukti kepemilikan narkoba.

Rehabilitasi Andi Arief Di RSKO Hanya Bersifat Medis karena Tak Tersangkut Kasus Hukum
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Andi Arief diserahkan ke BNN, Rabu (6/3/2019). 

Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, rehabilitasi yang dilakukan Wasekjen DPP Partai Demokrat hanya bersifat medis.

Hal itu dikatakannya untuk menanggapi status Andi Arief yang hanya sebagai pasien sukarela, bukan terkait kasus hukum yang ditemukan bukti kepemilikan narkoba, saat dilakukan penangkapan.

"Direhabilitasi itu tergantung status hukumnya juga. Jadi jika seseorang cukup bukti, direhab medis dan proses hukum iya. Itu namanya double track. Itu bisa terjadi pada bandar yang menggunakan juga, atau pengguna dengan jumlah tertentu sesuai undang-undang," kata Pudjo saat dikonfirmasi, Senin (10/3/2019).

Pudjo pun menyatakan bahwa rekomendasi yang diberikan kepada Andi Arief tak disertai berkas-berkas lantaran ia bukan seorang tersangka.

"Tetapi yang tidak ditemukan barang bukti dan kekurangan saksi itu rehab saja. Karena gimana kita bisa bawa berkas, bikin berkas nanti ditolak sama jaksa lah. Kemaren kan makanya dibongkar sama penyidik dibongkar-bongkar closet ya untuk menemukan itu. Ya enggak ketemu karena sudah dipake semua," tuturnya.

Namun demikian, pihak BNN tetap menganjurkan Andi Arief untuk menjalani prosea rehabilitasi jalan.

"AA dia masuk ke frequent user. Tapi saya belum baca lagi dia masuk mana, dia adiktif atau pecandu. Tapi dia makenya sudah lama, sudah tahunan. Saya bilang dia pemakai narkoba, tolong direhab dan harus direhab," kata Pudjo.

Sebelumnya, Dirut RSKO Jakarta dr Azhar Jaya SKM Mars mengonfirmasi pemeriksaan media yang dilakukan Wasekjen DPP Parta Demokrat Andi Arief pada Jumat (8/3) lalu. Azhar menjelaskan bahwa Andi Arief datang tanpa surat pengantar resmi dari lembaga yang saat ini menangani kasusnya, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun kepolisian.

Hal itu menyebabkan stasus Andi Arief saat melakukan pemeriksaan di RSKO Jakarta bukan sebagai pasien yang terkait kasus hukum, melainkan pasien sukarela.

"Saudara AA datang sebagai pasien sukarela bukan pasien terkait kasus hukum. Karena tidak disertai surat pengantar dari lembaga hukum sesuai prosedur yang ada. Jadi kalau pasien terkena kasus hukum biasanya ada surat terima berita acara. Surat terima hukum seperti pengantar misal lembaga yang mengirim ke kami kemudian kami dibuat Berita Acara Serah Terima. Itu kalau terkait kasus hukum," ucap Azhar di RSKO Jakarta, Senin (10/3/2019).

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved