APBD Fungsi Pendidikan Capai 19 Persen, Mendikbud Apresiasi Pemprov Riau

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau. Pasalnya terus meningkatkan anggaran pendapa

APBD Fungsi Pendidikan Capai 19 Persen, Mendikbud Apresiasi Pemprov Riau - mendikbud-10-maret.jpg
Istimewa
Mendikbud
APBD Fungsi Pendidikan Capai 19 Persen, Mendikbud Apresiasi Pemprov Riau - mendik-10-maret.jpg
Istimewa
Mendikbud
APBD Fungsi Pendidikan Capai 19 Persen, Mendikbud Apresiasi Pemprov Riau - kemendikbud-10-mar-2019.jpg
Istimewa
Mendikbud
APBD Fungsi Pendidikan Capai 19 Persen, Mendikbud Apresiasi Pemprov Riau - kemendikbud.jpg
Istimewa
Mendikbud

WARTA KOTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau.

Pasalnya terus meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) fungsi pendidikan, hingga mendekati 20 persen sesuai amanat konstitusi.

Dimana dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018, tanpa dana transfer pusat mencapai 16,67 persen. Jika ditambahkan dengan dana transfer pusat, mencapai 19,92 persen.

"Untuk anggaran daerah tahun 2018 Provinsi Riau, sudah mendekati 20 persen. Saya kira untuk tahun 2019 nanti Pak Gubernur, mudah-mudahan akan menaikkan lagi, sehingga bisa diatas 20 persen," kata Muhadjir Effendy, Mendikbud di kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau, di kota Pekanbaru, Jumat (08/3/2019).

Menurut Muhadjir, pihaknya akan terus mendorong agar kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Riau, juga bisa mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sesuai amanat konstitusi, yaitu minimal 20 persen.

"Baik APBN maupun APBD harus menyediakan minimum 20 persen," kata Muhadjir.

Selama ini, lanjutnya, beberapa daerah melakukan klaim telah mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dalam APBD-nya.

Namun, komponen anggaran terbesarnya adalah dana transfer dari pusat. Baik yang berupa dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK).

"Karena transfer daerah itu tetap bukan dana daerah, tetapi dana pusat yang ditransfer sebagai konsekuensi dari udang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah," jelasnya.

Hal tersebut juga sebagai konsekuensi dari diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dimana pendidikan itu menjadi bagian dari urusan pemerintahan konkuren, yang kewenangannya dipisah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Muhadjir.

Halaman
123
Editor: Andy Prayogo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved