Kuasa Hukum Ungkap Orasi Robertus Robet Tidak Hina TNI Hanya Upaya Menolak Kembalinya Dwifungsi TNI

Orasi itu dinilai tidak melakukan penghinaan terhadap TNI. Sebab, pesan yang disampaikan Robertus Robet justru mengingatkan pemerintah.

Kuasa Hukum Ungkap Orasi Robertus Robet Tidak Hina TNI Hanya Upaya Menolak Kembalinya Dwifungsi TNI
Police Brutality
Ilustrasi kekerasan aparat pada kebebasan berekspresi dan demokrasi. 
Seorang dosen sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Robertus Robet akhirnya digelandang pihak kepolisian ke Bareskrim Mabes Polri, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (6/3/2019) jelang tengah malam.
Robertus Robet diduga menyebarkan ujaran kebencian. 
Penangkapan Robertus Robet pada pukul 11.45 WIB itu disayangkan anggota Tim Pendamping Hukum Robert, Arif Maulana.
Dirinya menyebut orasi dalam Aksi Damai Kamisan 28 Februari 2019 lalu tidak melakukan penghinaan terhadap TNI. 
Sebab, pesan yang disampaikan Robert justru mengingatkan pemerintah agar tidak menempatkan TNI pada kementerian sipil.
Pasalnya, rencana tersebut secara langsung bertentangan dengan fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan negara sebagaimana diatur Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang (UUD) 1945 dan amandemen UU TNI serta TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.
"Robertus Robet tidak sedikit pun menghina institusi TNI."
"Dalam refleksinya Robert justru mengatakan mencintai TNI dalam artian mendorong TNI yang profesional."
"Baginya, menempatkan TNI di kementerian sipil artinya menempatkan TNI di luar fungsi pertahanan yang akan mengganggu profesionalitas TNI seperti telah ditunjukkan di Orde Baru," ungkap Arif dihubungi pada Kamis (7/3/2019).
Penempatan TNI tersebut ditegaskannya juga berlawanan dengan misi reformasi TNI. Dirinya mengingatkan pada dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru yg telah dihapus melalui TAP MPR X/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyemangat dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan TAP MPR VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI.
"Status belum ditetapkan, sampai sekarang, masih diperiksa. Belum ada kelanjutan pemeriksaan," ungkapnya. 
Seperti diketahui sebelumnya, orasi Robertus Robet yang sempat viral di media sosial mendapat respon dari masyarakat.
Namun, Robertus Robet dinilai telah menyebarkan ujaran kebencian serta melakukan penghinaan kepada TNI menggunakan pasal 45 ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 14 ayat 2 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP. 
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved