Pemilu 2019

Bawaslu Minta Fatwa Najis Politik Uang, Meski MUI Sudah Keluarkan Fatwa Haram

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa najis politik uang dalam Pemilu.

Bawaslu Minta Fatwa Najis Politik Uang, Meski MUI Sudah Keluarkan Fatwa Haram
Istimewa
RAHMAT Bagja, Anggota Bawaslu 

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa najis politik uang dalam Pemilu.

Hal tersebut dinyatakan anggota Bawaslu Rahmat Bagja, saat menjadi pembicara dalam acara diskusi publik bertajuk 'Pemilu Damai', di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Menurutnya, sebagian masyarakat, khususnya yang beragama Islam, masih menganggap politik uang dalam Pemilu adalah sebuah berkah, padahal hal tersebut dilarang.

Andi Arief: Mohon Maaf Saya Telah Membuat Marah dan Kecewa, Doakan Saya

Rahmat Bagja mengaku fatwa anti politik uang yang sudah ada, masih belum mampu mencegah orang melakukan atau memaklumi politik uang.

Rahmat Bagja menginginkan politik uang dikategorikan sebagai najis.

Menurutnya, bila sudah dikategorikan najis, kemungkinan besar orang yang berniat terlibat dalam politik uang akan berpikir ulang.

Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Meski Ratna Sarumpaet Mengaku Sempat Sakit Parah dan Sudah Uzur

"Kami pernah mengusulkan kepada MUI untuk mengklasifikasikan politik uang sebagai sebuah najis. Ini masih dalam proses juga, kalau najis kan dilarang untuk disentuh," ucapnya.

"Karena, jangan sampai nanti ada orang yang kalau sudah dapat politik uang, bukan sebagai suatu yang haram, tapi sebagai berkah," papar Rahmat Bagja.

"Karena perspektifnya masih berkah, diambil, dimakan. Nah, kan itu jadi masalah. Kami harap ini teman-teman MUI bisa menggodok fatwa). Walaupun ada fatwa anti politik uang, tapi bisa mengklasifikasikan ini sebagai suatu barang najis, itu akan lebih bagus lagi," sambungnya.

Berkicau Lagi di Twiter, Andi Arief Ancam Tuntut dan Cabut Gelar Profesor Mahfud MD

MUI sebelumnya pernah mengeluarkan fatwa haram mengenai politik uang dan pemberian imbalan untuk mengarahkan pilihan, baik dalam pilkada maupun pemilu lainnya.

Halaman
12
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved