Kapal Penangkap Ikan Diberikan Pelayanan Status Hukum

Setiap kapal penangkap ikan harus memiliki surat-surat atau dokumen, untuk melaut yang lengkap selayaknya alat transportasi di darat.

Kapal Penangkap Ikan Diberikan Pelayanan Status Hukum
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Kapal penangkap ikan nelayan saat bersandar di pelabuhan. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Mohamad Yusuf

GAMBIR, WARTA KOTA -- Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, bekerjasama dalam pemberian pelayanan status hukum kapal penangkap ikan dan kepelautan.

Hal tersebut ditandai oleh penandatanganan perjanjian kerjasama. Yaitu antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Status Hukum Kapal Penangkap Ikan dan Kepelautan yang telah ditandatangani pada hari ini, Selasa (5/3/2019) di Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 05/MEN-KP/KB/XI/2016 dan Nomor PJ 229 tahun 2016 tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada Tanggal 28 November 2016.

"Kapal penangkap ikan harus memenuhi aspek Kelaiklautan kapal, keselamatan dan keamanan kapal, dan status hukum kapalnya. Begitu juga dengan awak kapalnya harus memiliki pendidikan kepelautan tertentu agar dapat mendukung terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran," kata Agus, usai prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut.

Agus juga menegaskan bahwa setiap kapal penangkap ikan harus memiliki surat-surat atau dokumen, untuk melaut yang lengkap selayaknya alat transportasi di darat.

Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono mengatakan bahwa kerjasama tersebut meliputi penyelenggaraan kelaiklautan, laik tangkap, dan laik simpan kapal penangkap ikan. Juga pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan dan modifikasi kapal penangkap ikan.

"Selanjutnya, akan ada sinkronisasi dan pertukaran data base kapal penangkap ikan dan pengawakan serta fasilitasi perizinan atau administrasi satu atap," ujar Sudiono.

Menurutnya, kerjasama tersebut juga meliputi pelatihan dan sertifikasi kepelautan bagi nelayan, penerbitan Dokumen Pelaut Kapal Penangkap Ikan.

Halaman
12
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved