Warga Kepulauan Seribu Pakai BPJS Banyak Ditolak Rumah Sakit Daerah
Atas dasar tersebut, pasien seringkali dirujuk pihak rumah sakit ke rumah sakit lainnya dengan alasan keterbatasan alat medis, obat dan kamar rawat.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Ivan Doly Gultom menyesalkan masih banyaknya penolakan pasien pengguna BPJS Kesehatan, khususnya warga Kepulauan Seribu oleh pihak rumah sakit.
Mirisnya, penolakan justru dilakukan oleh rumah sakit milik pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut disampaikannya merujuk sejumlah pengaduan warga Kepulauan Seribu.
Warga, katanya, mengeluhkan buruknya pelayanan rumah sakit kepada peserta BPJS serta banyaknya BPJS warga yang ditolak oleh pihak rumah sakit karena penyakit tertentu.
"Saya melihat pentingnya disini, pemerintah dan BPJS memberikan sosialisasi dengan berbagai bentuk iklan, spanduk, maupun standing banner di setiap RS, Puskesmas, klinik, dan lain nya, agar pemberitahuan dimaksud sampai kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin,” kata Ivan temui wartawan di Balaikota, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (4/3/2019).
Salah satu contohnya, ada korban yang mengalami kecelakaan tunggal sepeda motor.
Saat si korban mendatangai RS bersama keluarganya, pihak RS mengatakan kalau pasien itu tidak bisa dibayarkan menggunakan BPJS.
Alasannya, kecelakaan yang dialami korban tidak masuk dalam klausul penyakit yang bisa diklaim menggunakan BPJS.
Selain itu, Ivan juga mengimbau baiknya pemakaian kartu BPJS oleh seluruh masyarakat di setiap provinsi, di audit oleh auditor independent pada tingkat provinsi serta BPK RI sebagai auditor pusat.
"Jangan sampai ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang korupsi karena bisa saja ada permainan mark up dalam tagihan maupun pembayaran, yang berimbas pada lamanya pembayaran BPJS kepada pihak RS dan berdampak pada pelayanan RS atas pasien peserta BPJS yang terus menurun," jelasnya.
