VIDEO: Dialog Caleg Perempuan Jelang Hari Perempuan Internasional Bahas RUU PKS hingga Disabilitas

Shanti Ramchand mengatakan, kalangan disabilitas perlu diberikan pemberdayaan, sehingga bisa mandiri. Antara lain diajari cara berjualan secara online

Dalam rangka Menyambut Hari Perempuan Internasional 8 Maret mendatang, KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan Migrant CARE mewakili koalisi masyarakat sipil penggerak isu perempuan menyelenggarakan acara “Perempuan Bersuara: Dialog Calon Legislatif (Caleg) Perempuan Merespons Agenda Perlindungan Perempuan” di Union Space, Satrio Tower, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019).

Dialog ini mengetengahkan tiga isu utama perlindungan perempuan, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, kekerasan seksual terhadap perempuan, dan perlindungan perempuan pekerja migran yang direspons oleh tujuh caleg perempuan yaitu Christina Aryani (Golkar), Dian Islamiati Fatwa (PAN), Nadhila Chairannisa (PKB), Nuraini (PDIP), dan Sri Saras Mundisari (PPP), Gina Erry (PSI), dan Shanti Ramchand (Nasdem).

Dialog caleg ini juga menghadirkan empat panelis perempuan; Sonya Hellen Jurnalis senior Harian Kompas, Ani Sutjipto Peneliti Politik dan Gender, Misi Misiyah direktur eksekutif KAPAL Perempuan, dan Murhayati Balai Perempuan yang akan mendorong tentang kepentingan disabilitas.

Shanti Ramchand mengatakan, kalangan disabilitas perlu diberikan pemberdayaan, sehingga bisa mandiri. Antara lain diajari cara berjualan secara online.

Sehingga mereka bisa bekerja dari mana saja dan tidak perlu bolak-balik ke tempat kerja setiap hari seperti layaknya pekerja normal.

Wahyu Susilo selaku Direktur Eksekutif Migrant CARE membuka dialog caleg dengan menyampaikan belum adanya aturan turunan yang mengatur perlindungan sosial pekerja migran sejak berlakunya UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

“Mayoritas pekerja migran perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga sangat rentan menghadapi diskriminasi dan kekerasan, bahkan ada yang menghadapi ancaman hukuman mati. Aturan turunan UU No. 18/2017 harus menjawab persoalan tersebut.” ungkapnya.

Para panelis menagih janji para caleg perempuan untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS).

Sebagai pengingat, kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat signifikan, mencapai 348.446 kasus (Komnas Perempuan, 2018) dan hal ini kian diperburuk oleh munculnya kebijakan-kebijakan diskriminatif yang melahirkan intoleransi di masyarakat; dari 421 kebijakan diskriminatif, 333 menyasar langsung pada perempuan.

Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved