Koalisi Persampahan Nasional Sebut Perluasan TPA Burangkeng Bukan Solusi

kalau dibuang begitu saja tapi pengelolaan yang baik akan terus menimbulkan masalah," kata Benny saat ditemui di Bekasi, Minggu (3/3/2019).

Koalisi Persampahan Nasional Sebut Perluasan TPA Burangkeng Bukan Solusi
Warta Kota
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng Kabupaten Bekasi. 

Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng seluas 35 hektare.

Namun, Dewan Pembina Koalisi Persampahan Nasional, Beny Tunggul menilai rencana perluasan TPA Burangkeng bukan menjadi soluasi terbaik.

Hal itu dikarenakan perluasan yang dilakukan tanpa pengelolaan yang benar akan percuma dan tetap menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang selama ini kerap dikeluhkan warga setempat.

"Sebetulnya kalau memperluas untuk hanya menampung sementara sampah saja tidak masalah, tapi kalau dibuang begitu saja tapi pengelolaan yang baik akan terus menimbulkan masalah," kata Benny saat ditemui di Bekasi, Minggu (3/3/2019).

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng Kabupaten Bekasi.
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng Kabupaten Bekasi. (Warta Kota)

Ia mengungkapkan seharusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi memikirkan upaya pengelolaan sampah agar sampah itu bisa berkurang. Upaya itu dilakukan dengan cara mengurangi volume sampah baik di hulu maupun di hilir.

Upaya pengurangan sampah di hulu dengan cara memaksimalkan bank sampah yang ada. Bank sampah yang ada mesti dijalankan dengan baik.

"Sampah harus mulai dihabiskan tingkat hulu, coba total 120 bank sampah di Kabupaten Bekasi bisa kurangi hampir 350 ton dari total 1.500 ton volume sampah per hari. Ini kan cukup membantu," katanya.

Kemudian upaya pengurangan sampah di hilir yaitu pemerintah setempat harus melakukan inovasi dan terobosan soal teknlogi pengurangan sampah. Baik itu dijadikan pupuk kompos mapun sampah bisa menjadi energi.

"Harus dipikirkan program seperti zero waste. Ada inovasi bagaimana menjadikan sampah itu nilai ekonomis sehingga bisa jadi Penerimaan Asli Daerah (PAD) seperti buat pupuk maupun jadi energi," jelasnya.

Untuk mencapai itu semua, kata Beny, dibutuhkan koordonasi dan kerja bersama yang baik antara DPRD Kabupaten Bekasi serta Pejabat Pemkab maupun Dinas terkait.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved