Ingin Raih Predikat KLA, Wali Kota Depok Berusaha Tekan Angka Perceraian Rumah Tangga

Berangan-angan ingin meraih predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA), pihak Pemkot Depok berupaya mencegah keretakan hubungan dalam rumah tangg

Ingin Raih Predikat KLA, Wali Kota Depok Berusaha Tekan Angka Perceraian Rumah Tangga
Warta Kota/Gopis Simatupang
Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad (kiri) memberikan penjelasan terkait angka perceraian di Kota Depok terbilang tinggi. 

Berangan-angan ingin meraih predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA), pihak Pemerintah Kota Depok berupaya mencegah keretakan hubungan dalam rumah tangga yang menjadi salah satu indikator penilaian KLA.

Dikatakan Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad, salah satu sasaran program ketahanan keluarga yang diusung Pemkot Depok adalah mencegah keretakan hubungan dalam rumah tangga.

Karena keluarga yang retak membuat anak jadi korban.

Bahkan perceraian juga dinilai sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.

"Kota Layak Anak ini salah satu bagian dari program ketahanan keluarga. Di samping amanat pemerintah, kita sebagai pemerintah daerah juga punya program KLA. Nah, ini membutuhkan kerja keras dari seluruh stake holder terkait dengan ketahanan keluarga. Seperti dari kepolisian, MUI, dan lain-lain," paparnyA saat menyampaikan tiga tahun kinerja pemerintahannya di Balai Kota Depok, Kamis (28/2/2019) kepada Warta Kota.

Idris menyampaikan, berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Depok tahun 2017, dari 9.300 pernikahan, 300 di antaranya berakhir dengan perceraian. Dari 300 kasus cerai tersebut, hanya satu persen yang dapat didamaikan atau rujuk.

"Tahun 2018 katanya udah turun, tapi belum ada data resmi dari Pengadilan Agama. Kita berharap untuk tahun 2019 juga bisa menurun, paling tidak jangan sampai 1.000," ucap Idris

Menurut Idrisz nyaris mustahil menekan angka perceraian hingga nol persen.

Namun, dia berharap setidaknya dapat mencapai target minimal penilaian KLA yang ditetapkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

"Diharapkan paling tidai nilai KLA dari pemerintah pusat paling tidak 80. Kalau tidak sampai 80 ini jadi catatan pusat. Enggak mungkin ada yang 100. Paling tidak 80, rapornya disebut dengan Nindya. Kan ada Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan terakhir Kota Layak Anak," terang Idris.

"Kota Layak Anak ini berarti nilainya 100. Nah ini kelihatannya, bukannya enggak bisa, sulitlah. Jadi kalau 80 paling tidak Nindya. Nah, Kota Depok ini kemarin sudah dapat Nindya, dengan berbagai kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan," ujarnya.

Penulis: Gopis Simatupang
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved