Pergub Tentang Rusunami Digugat Ke Mahkamah Agung, TGUPP Nilai Pengembang Sudah Kehabisan Akal

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menilai gugatan tersebut menjadi bukti habisnya akal para pengembang.

Pergub Tentang Rusunami Digugat Ke Mahkamah Agung, TGUPP Nilai Pengembang Sudah Kehabisan Akal
Warta Kota/Gopis Simatupang
Ilustrasi rusunami 

Gugatan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik yang dilayangkan kepada Mahkamah Agung (MA) dinilai sangat dangkal.

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menilai gugatan tersebut menjadi bukti habisnya akal para pengembang.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota TGUPP, Togar Arifin Silaban dalam diskusi bertajuk 'Wajah Baru Regulasi Rusun' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, gugatan yang diajukan pihak notaris itu tidak merugikan para notaris sebagai pejabat umum pembuat akta.

Bahkan, sebaliknya, ketentuan yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan itu mempermudah masyarakat mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, dirinya menduga terdapat pihak pengembang atau apartemen yang berada di balik gugatan.

Sebab, lewat terbitnya Pergub Nomor 132 Tahun 2018, pihak pengembang yang berkedok sebagai Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) itu tidak dapat membuat aturan yang hanya menguntungkan pengembang.

"Saya perkirakan notaris itu tidak memiliki 'legal standing'. Pengembang sudah habis akal untuk menjegal Pergub ini. Mereka sendiri tidak mungkin menggugat," tegasnya.

Dirinya beralasan Pergub telah membatasi P3SRS yang untuk membuat peraturan yang memicu konflik lantaran tidak melibatkan penghuni atau pemilik unit, ketentuan tersebut seperti penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mahal dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh PLN, komersialisasi air bersih, penetapan iuran pemeliharaan rusun dan lainnya.

"Pergub ini melarang itu semua. Jika pun ingin menyediakan air bersih sendiri, pengelola atau pengembang harus memiliki sumber air sendiri, pengelolaan sendiri dan mendapatkan izin dari pemerintah. Tidak seenaknya hanya membeli dari PDAM, lalu menjual dengan tarif lebih tinggi pada penghuni," tegasnya.

Selain itu, Pergub Nomor 132 Tahun 2018 secara terang mengatur secara teknis pengelolaan rusun di Ibu Kota, berdampingan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Terkait sejumlah pertimbangan tersebut, dirinya mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimis Hakim Mahkamah Agung dapat mengambil keputusan bijak. Sehingga gugatan yang diajukan akan ditolak.

"Jika Mahkamah Agung bijak maka seharusnya gugatan ini ditolak. Karena memang melindungi masyarakat dari ketentuan yang hanya memihak kepada pengembang," jelasnya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved