ABK yang Ditahan di India Dipulangkan, Patra M Zen Apresiasi Pemerintah

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zen mengapresiasi kinerja sejumlah pihak

ABK yang Ditahan di India Dipulangkan, Patra M Zen Apresiasi Pemerintah
instagram
Patra M Zen 

Lima dari delapan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) Miss Gaunt akhirnya tiba di tanah air.

Sebelumnya delapan ABK WNI tersebut ditahan di dalam kapal di perairan Ghogha, India.

ABK tersebut tiba di Indonesia sejak Sabtu (23 Februari 2019 atas bantuan dari Kementerian Luar Negeri RI. Begitu tiba di Bandara, para ABK tersebut disambut pihak keluarga, termasuk dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Bareskrim Polri.

Miss Gaunt merupakan kapal yang dimiliki Nordav BV, perusahaan yang dinyatakan pailit dan mempunyai utang kepada perusahaan India.

 Berdasarkan informasi yang didapat di lapangan, selain sudah bebas, para ABK tersebut juga mendapatkan gaji. Meski 9 bulan lama bekerja, pihak perusahaan baru membayarkan 4 bulan gaji. Pihak perusahaan masih mengupayakan untuk membayarkan sisa gaji 5 bulan. Tiga ABK lainnya kini juga tengah dalam proses pembebasan.

Terkait hal tersebut, Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zen mengapresiasi kinerja sejumlah pihak yang berpartisipasi hingga akhirnya lima ABK itu bisa kembali berkumpul dengan keluarganya.

Termasuk menurutnya Kementerian Luar Negeri turut membantu dengan menjadikan persoalan hukum yang dihadapi ABK Miss Gaunt sebagai prioritas.

“Alhamdulillah berkat perhatian dan dukungan masyarakat serta teman-teman media, masalah ini bisa mendapat prioritas dari Kemenlu,” kata Patra saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (27/2).

Patra mengingatkan, sudah semestinya memang setiap permasalahan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi perhatian pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Karena itu sejak awal Patra pun memberi perhatian terkait persoalan ini, termasuk bertemu dengan keluarga ABK, dan meminta pemerintah untuk turun tangan.

Sebagai caleg dari dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri, Patra menegaskan komitmennya untuk ikut memperjuangkan pembebasan para ABK. Patra pun sempat mengkritisi DPR RI yang menurutnya kurang bersuara terkait persoalan ini.

"ABK dan Buruh Migran merupakan konstituen anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Sayangnya, para petahana DPR RI dari dapil ini kurang lantang dan nyaring bersuara,” ucap Patra.

Sebelumnya, delapan orang WNI ini menandatangani Seafarers Employment Agreement (Sea) sebagai komitmen awal untuk bekerja sebagai ABK Miss Gaunt pada 12 April 2018. Kapal ini milik Nordav B.V, sebuah perusahaan pelayaran dari Belanda.

Miss Gaunt berlayar hingga ke Afrika dan pada September 2018 kapal tersebut sudah berada di perairan India. Sedianya, ke-8 WNI ini hanya bekerja sampai 12 Juli 2018 namun akhirnya tak bisa terwujud.

Belakangan diketahui Nordav dinyatakan pailit dan mempunyai utang kepada sebuah perusahaan India. Perusahaan India ini kemudian meminta pengadilan untuk menahan kapal Miss Gaunt. Hingga berujung putusan Pengadilan Tinggi Gujarat India, yang memerintahkan untuk menahan Kapal termasuk para ABK-nya pada 20 September 2018. Sejak itulah ke-8 WNI ini belum bisa kembali ke tanah air.

Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved