SKPD Baru Diharapkan Jalankan Tugas Sesuai Arahan dan Tidak Antikritik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merombak beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), beberapa SKPD mulai menempati kursi barunya setelah dilantai oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Mereka yang mendapatkan tugas baru, lalu dikumpulkan dalam agenda rapat pimpinan (rapim) di tingkat administrasi kota masing-masing seperti yang terjadi di Jakarta Barat dan di Jakarta Pusat.

Kehadiran SKPD Baru ini diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai arahan untuk memajukan daerah yang ia emban, sehingga program-program yang dibuat terealisasi dengan baik.

"Hari ini baru kita kumpulkan, saya kasih arahan secara umum yang sifatnya masih normatif. Tapi setelahnya juga saya kasih arahan yang sifatnya berkaitan dengan kewilayahan, penjabaran dari program strategisnya Pak Gubernur," kata Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi, Selasa (26/2/2019).

Untuk itu, dirinya berharap para pejabat dapat melaksanakan tugasnya sesuai program dari Gubernur DKI Jakarta.

Utamanya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan kronis di Jakarta seperti banjir, sampah dan masalah kesehatan.

"Saya juga berpesan kepada mereka untuk bekerja sebaik mungkin, ‎tidak melakukan pungli, korupsi dan loyalitas kepada organisasi," katanya.

Di Jakarta Barat terdapat 107 Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon IV dan 19 PNS eselon III yang menempati jabatan baru di wilayah Jakarta Barat. Mereka terdiri dari para camat, lurah maupun kepala bagian.

"Di Jakarta Barat itu kan, ada yang demosi (turun jabatan), promosi (naik), ada juga yang rotasi (setingkat) tapi beda wilayah," katanya.

Terpisah, hal serupa juga dilakukan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dimana setidaknya ada 112 pejabat baru. Terdiri dari 14 pemangku jabatan administrator dan 98 jabatan struktural dengan wajah baru yang bertugas di Pemkot Jakpus.

Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara mengatakan, agar para pejabat baru ini dapat segera turun ke lapangan demi melanjutkan visi maju kotanya bahagia warganya.

"Lurah dan Camat segera merapat, segera kenali lingkungannya. Lakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pengurus RT, RW, FKDM dan sebagainya untuk mempercepat hubungan sehingga roda organisasi bisa berjalan," kata Bayu Meghantara.

Kepada para pemangku jabatan yang baru, khususnya Camat dan Lurah, Bayu berharap agar jajarannya tidak antikritik.

Sehingga, dengan kritikan tersebut dapat membangun dan meningkatan kinerja mereka.

"Tidak boleh alergi terhadap sebuah kritikan. Semua wilayah punya permasalahan masing-masing tentu harus dikenali dan diidentifikasi untuk percepatan layanan," ucapnya.