Bapenda Bekasi Sebut Kenaikan PBB Tidak Perlu Disosialisasikan kepada Masyarakat

Tidak perlu disosialisasikan karena ini kewajiban masyarakat kepada pemerintah. Pajak besarannya ditetapkan oleh pemerintah.

Bapenda Bekasi Sebut Kenaikan PBB Tidak Perlu Disosialisasikan kepada Masyarakat
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Ilustrasi terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro menyatakan pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan. Apalagi kebijakan tersebut, bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat.

"Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap kebijakan, pemerintah perlu mensosialisasikan kenaikan ini, apalagi pembangunan di daerah melibatkan masyarakat melalui pajak yang disetorkan ke pemerintah daerah," kata Chairoman.

Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk menanyakan alasan kenaikan NJOP ini. Sedangkan pemerintah memiliki kewajiban menjelaskan alasannya. Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dikeluarkan justru berlawanan dengan tujuan pemerintah.

"Karena nggak dikasih tahu alasan naiknya, masyarakat bisa saja tidak membayar pajak karena dia khawatir disalahgunakan. Jadi baiknya, dikomunikasikan bisa lewat Humas ataupun Bapenda itu sendiri yang menjelaskan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, kenaikan PBB tahun 2019 ini sebetulnya karena penerapan kebijakan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kata dia, ZNT merupakan program Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diterapkan di Kota Bekasi mulai 2019.

"ZNT ini adalah satu perhitungan yang berupaya menaikkan nilai jual NJOP tanah agar mendekati angka pasar. Ini yang patut disosialisasikan kepada masyarakat," jelasnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved