Bapenda Bekasi Sebut Kenaikan PBB Tidak Perlu Disosialisasikan kepada Masyarakat

Tidak perlu disosialisasikan karena ini kewajiban masyarakat kepada pemerintah. Pajak besarannya ditetapkan oleh pemerintah.

Bapenda Bekasi Sebut Kenaikan PBB Tidak Perlu Disosialisasikan kepada Masyarakat
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Ilustrasi terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi menilai kebijakan terkait dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah setempat pada 2019 tidak perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

Sebagai pajak yang rutin dibayarkan setiap tahun, tentu aturan ini wajib ditunaikan masyarakat yang memiliki tagihan kepada pemerintah.

"Sebetulnya nggak perlu disosialisasikan karena ini kewajiban masyarakat kepada pemerintah. Pajak besarannya ditetapkan oleh pemerintah, beda dengan retribusi," kata Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda pada Selasa (26/2/2019).

Menurut dia, nilai PBB cenderung mengalami kenaikan, setiap tahun, yang terjadi karena menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang juga naik di masing-masing wilayah Kota Bekasi.

Kenaikannya, kata dia, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

"Hingga kini Kota Bekasi memiliki 46 kelas (harga tanah), dan sekarang sudah berada di angka Rp 12 juta meter di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan," ujar Aan.

Meski tingkat kelas NJOP Kota Bekasi sudah menembus Rp 12 juta per meter, namun faktanya angka ini justru di bawah harga pasaran yang menembus sekitar Rp 20 juta per meter.

Selain Jalan Ahmad Yani, Aan juga mencontohkan nilai jual tanah di Jalan Djuanda, Bekasi Timur. Di sana harga NJOP-nya sebesar Rp 3 juta per meter, padahal nilai pasarannya menembus Rp 12 juta per meter.

"Makanya sekarang yang kita naikan (NJOP) itu sebenarnya bukan melihat berdasarkan kelas tetapi melihat dari tingginya harga pasar. Kenaikannya juga bervariasi tergantung lokasi lahan, jadi tidak sama dengan lahan yang ada di pinggir kota dengan pusat kota," ungkap Aan.

Dia menambahkan, kanikan NJOP yang berimplikasi pada naiknya tarif PBB ini juga benarkan di Jawa Barat. Selain itu, NJOP sudah patut dinaikan, karena nilai harganya jauh dari pasaran.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved