Langgar UU Kesehatan, YLKI Minta Menteri Perhubungan Larang Ruang Merokok Bus AKAP

YLKI menyoroti adanya ruang merokok dalam bus AKAP. Smooking room di bus AKAP melanggar Undang-Undang Kesehatan.

Penulis: | Editor: Hertanto Soebijoto
Kompas.com/Robertus Belarminus
Ilustrasi: Kepala Dinas Perhubungan M. Akbar dalam acara sosialiasi kawasan dilarang merokok di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur. Selasa (2/12/2014) 

Ruang Merokok Bus AKAP Langgar Undang-Undang Kesehatan. YLKI meminta Dirjen Perhubungan Darat dan Menteri Perhubungan melarang ruang merokok di bus AKAP.

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti adanya ruang merokok dalam bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Menurut YLKI, Penyediaan ruang khusus merokok itu telah melanggar Undang-Undang Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

Menurut Tulus Abadi, masyarakat selaku pengguna angkutan umum, khususnya bus umum AKAP; berhak mendapat keamanan, keselamatan dan kenyamanan selama menggunakan angkutan umum.

Katarak Salah Satu Penyebab Utama Kebutaan, Penderitanya Semakin Muda Usia

Anak-anak Rentan Terkena Demam Berdarah, Begini Cara Pencegahannya

Kerugian Belum Diketahui, Diduga Ini Penyebab Kebakaran 18 Kapal Nelayan di Muara Baru

Sehingga ditegaskannya, keberadaan ruang merokok dalam bus AKAP, jelas mengganggu aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang secara keseluruhan.

"YLKI mendapatkan masukan, keluhan dan pernah menjumpai secara langsung, adanya smoking room dalam bus AKAP. Ironisnya hal itu terdapat dalam bus DAMRI, dan Bus Trans Jawa," ungkap Tulus Abadi dalam siaran tertulis pada Minggu (24/2/2019).

Lebih lanjut dipaparkannya, keberadaan ruang merokok dalam bus melanggar sejumlah peraturan, antara lain:

- Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa angkutan umum adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan dilarang keras adanya ruang merokok.

- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Produk Rokok sebagai Zat Adiktif.

Ilustrasi dilarang merokok.
Ilustrasi dilarang merokok. (Kompas.com)

Sedangkan tempat umum dan tempat kerja yang juga sebagai KTR memang diperbolehkan menyediakan ruang merokok atau smoking room.

"Itu pun dengan persyaratan yang ketat. Bandara, terminal bus, dan stasiun KA; adalah tempat umum, dan oleh karenanya diperbolehkan menyediakan smoking area," kata Tulus Abadi.

Terkait hal tersebut, YLKI meminta Dirjen Perhubungan Darat, bahkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk melarang atau membatalkan ruang merokok di semua bus AKAP.

Tulus meminta pemerintah melindungi penumpang yang tidak merokok agar dapat terbebas dari kontaminasi racun asap rokok baik langsung atau tidak langsung.

Lagipula, armada bus yang akan cepat kumuh, kumal dan lebih cepat menjadi bus rongsok akibat dampak asap rokok dari ruang merokok itu.

"Salah-salah armada bus terbakar oleh perilaku merokok penumpang yang acap teledor dan sembrono," kata Tulus Abadi. (dwi)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved