Revisi Skema FLPP, Bisa Menggairahkan Permintaan Rumah

Kementerian PUPR melakukan revisi skema FLPP dengan batasan dari gaji maksimal Rp 4 juta menjadi Rp 8 juta.

shutterstock
Ilustrasi pembangunan rumah 

Kementerian PUPR melakukan revisi skema FLPP dengan batasan dari gaji maksimal Rp 4 juta menjadi Rp 8 juta.

WARTA KOTA, PALMERAH--- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono merevisi aturan batas gaji dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP.

Revisi skema FLPP itu untuk pegawai negeri sipil atau PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Dalam aturan skema FLPP semula batasan penerima adalah mereka yang punya gaji maksimal Rp 4 juta, diubah menjadi maksimal Rp 8 juta.

Perubahan tersebut dipandang akan berdampak pada menggairahnya permintaan yang signifikan terhadap permintaan rumah.

Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, mengatakan, selama ini selain rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diminati banyak masyarakat ada juga rumah di antara harga Rp 300 juta dab Rp 500 juta.

"Seyogyanya supaya mereka mendapatkan barang atau yang bernilai lebih baik itu harus mendapatkan bantuan dari pemerintah," kata Soelaeman, Jumat (22/2/2019).

Ani Yudhoyono Dilarang Minum Air Kemasan Dibuka Lebih dari 2 Jam, Ada Penjelasan dari Produsen

Soelaeman mengatakan, penghasilan Rp Rp 5 juta hingga Rp 8 juta sebenarnya daya belinya juga terbatas.

"Selama ini tidak ter-cover di FLPP rumah MBR, sekarang multi cover," kata Soelaeman.

Skema untuk PNS atau ASN, TNI, dan Polri yang ada diaturan baru nanti juga dinilai positif oleh Soelaeman.

Halaman
1234
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved