Fraksi Nasdem Mendukung Penerapan Pergub 132 Tahun 2018 bahwa Pengelolaan Rusun Diserahkan Pemilik

Ketika rusun dijual kepada masyarakat, maka pengembang tak perlu ikut campur lagi dan penghuni lah yang seharusnya mengelola sendiri.

Fraksi Nasdem Mendukung Penerapan Pergub 132 Tahun 2018 bahwa Pengelolaan Rusun Diserahkan Pemilik
Warta Kota/Gopis Simatupang
Ilustrasi pengelolaan rusun yang sudah dibeli dilakukan oleh pengembang, seharusnya diserahkan kepada pemiliknya. 

Kalangan DPRD DKI Jakarta, di antaranya Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mendukung program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang berniat melakukan pembenahan sistem pada hunian vertikal atau rumah susun (rusun).

Program tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Menurut Bestari, ketika rusun ini dijual kepada masyarakat, pengembang tak perlu ikut campur lagi dan penghuni lah yang seharusnya mengelola sendiri melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

"Seharusnya ketika pengembang selesai, dia angkat kaki. Rusun urusan kita, urusan P3SRS," ujar Bestari saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Selain pelayanan, masalah yang paling sering ditemui di Rusun adalah dualisme kepemilikaan hunian bagi mereka yang telah lunas membayar tempat itu.

Pasalnya kepemilikan sertifikat unit bangunan seringkali bermasalah antara pengembang dan penghuni.

"Ini sering diakali dengan pengembang bangun 10 tower, tower pertama dibangun selesai ditempatin. Sementara pembelahannya (sertifikat) belum. Karena apa? Karena izinnya 10 tower. Padahal menyelesaikan 10 tower bisa 10 tahun. Jadi enggak pernah warga punya sertifikat sampai tunggu 10 tahun ini," ungkap Bestari.

Persoalan saat ini adalah ketika masyarakat sudah lunas membayar unit hunian, tetapi belum mendapat sertifikat bangunan. Sehingga pengelolaan hunian ini tetap berada di tangan pengembang.

Iapun menduga hal tersebut merupakan proyek akal-akalan, karena kalau unit hunian dikelola oleh pengembang, maka penghuni diwajibkan membayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL).

"Iya supaya mereka bisa ngelola uang bulanan, listrik, parkir, ya begitu. Sampai kita datangi di Cempaka Mas, Green Pramuka," kata Bestari.

Halaman
12
Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved