Terkena Operasi Tangkap Tangan, Lurah Kalibaru Akan Diberhentikan Tidak Hormat

Terkena OTT oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, Abdul Hamid yang menjabat Lurah Kalibaru bakal dipecat.

Terkena Operasi Tangkap Tangan, Lurah Kalibaru Akan Diberhentikan Tidak Hormat
Warta Kota/Gopis Simatupang
Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri. 

Terkena OTT oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, Abdul Hamid yang menjabat Lurah Kalibaru bakal dipecat. Alasannya aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana umum dan dihukum penjara di atas dua tahun, otomatis akan dipecat.

WARTA KOTA, DEPOK--- Lurah Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Abdul Hamid, telah ditahan di ruang tahanan Polresta Depok.

Lurah Kalibaru itu ditahan akibat kasus dugaan melakukan pungutan liar atau pungli.

Abdul Hamid melakukan pungli kepada warga saat mengurus akte jual beli (AJB) tanah.

Setelah menjadi pesakitan, kini Abdul Hamid juga bakal menghadapi pemecatan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri, mengatakan, sanksi pemecatan itu mempunyai alasan kuat.

Brisia Jodie Sering Grogi Berduet dengan Penyanyi Cowok, Termasuk Rizky Febian?

Supian Suri mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana umum dan dihukum penjara di atas dua tahun, otomatis akan dipecat.

Sebaliknya, untuk ASN yang terbukti melakukan tindak pidana umum dengan hukuman di bawah dua tahun, masih dimungkinkan diterima kembali sebagai abdi negara usai menjalani hukuman.

Namun, dia menegaskan, tidak ada ampun bagi ASN yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi atau tipikor.

"Kalau kasusnya masuk kategori tipikor, tidak ada batasan tahun (hukuman)," kata Supian di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (20/2/2019).

DPT Tambahan Jaksel Sebanyak 1.468 Orang

Supian menyatakan,"Mau sebulan, dua bulan, kalau kategori tipikor ya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)."

Supian menerangkan, Abdul Hamid baru akan dipecat apabila kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Sembari menunggu proses hukum, Pemerintah Kota Depok akan melakukan pemberhentian sementara.

"Sesuai dengan ketentuan memang kalau sudah dalam proses penahanan, kalau memang itu, kami akan hentikan sementara. Terus kalau memang nanti sampai masuk ke pengadilan baru kita lihat," katanya.

Mahfud MD Sebut Produsen Hoaks Bikin Suasana Pemilu 2019 Terpecah Belah

Terkait dengan kekosongan posisi Lurah Kalibaru, Supian mengatakan, pihaknya masih akan berdiskusi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat Kota Depok.

"Kami akan memberikan usulan ke pimpinan. Salah satu alternatifnya adalah Plt (pelaksana tugas)-nya," kata Supian Suri.

Siapa yang menjadi pelaksana tugas akan diserahkan ke kepala seksi kecamatan atau sekretaris kelurahan di Kelurahan Kalibaru.

"Ini yang akan kami coba diskusikan untuk mengisi kekosongan sehingga pelayanan masyarakat bisa berjalan," katanya.

Meski terlibat kasus dugaan tipikor, kata Supian, Pemerintah Kota Depok tetap memberikan pendampingan hukum.

Karena bagaimanapun, Abdul Hamid belum bisa dikatakan bersalah sampai terbukti di meja hijau.

"Kami sudah minta tolong juga bagian hukum untuk bisa melakukan pendampingan. Seperti apa mekanismenya kita monitor terus," kata Supian.

Ada Beberapa Sentimen, IHSG Besok Diperkirakan Masih Menguat,

Kronologi

Abdul Hamid terciduk dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polresta Depok, Kamis (14/2/2019).

Saat ditangkap, polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp 5 juta. Dia pun mendekam di ruang tahanan Polresta Depok.

Satu hari sebelumnya, tim penyidik Polresta Depok telah menetapkan status Abdul Hamid sebagai tersangka.

Selain menetapkan statusnya, polisi juga memeriksa empat orang saksi.

Abdul Hamid menjadi saksi pada pembuatan akta jual beli (AJB) seorang warga, namun meminta bayaran tak sesuai aturan.

"Oknum Lurah AH meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika masyarakat mengurus atau meminta tanda tangan lurah sebagai saksi pada AJB," kata Kapolresta Depok Komisaris Besar Didik Sugiarto.

Kurs Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat, Penjelasan Pelaku Pasar Uang

Didik mengatakan, OTT terhadap Abdul Hamid berawal dari banyaknya laporan masyarakat dan Tim Saber Pungli langsung melakukan tindakan.

Saat OTT, oknum Lurah tersebut sedang memaksa seseorang untuk memberikan uang karena menjadi saksi dalam akta jual beli.

"Oknum Lurah AH melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12e, UU nomor 20 tahun 2001, sebagaimana perubahan dari UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana tersangka menyalahgunakan wewenang memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan dia menandatangani AJB," jelas Didik.

Abdul Hamid melakukan pungutan biaya tidak sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2016 terkait jumlah pungutan yang bisa diambil.

Dia menguntungkan diri sendiri dengan mengambil sebanyak 3 persen dari yang seharusnya 1 persen.

"PPAT dan PPATS dan saksi biayanya tidak boleh melebihi 1 persen," kata Didik.

Abdul Hamid menarget biaya tiga persen untuk dirinya sendiri.

Barang bukti berupa AJB, uang sebesar Rp 5 juta, dan dokumen dokumen juga turut disita.

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat Seiring Positifnya Bursa Regional Asia

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved