Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Deklarasikan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Pencanangan tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan meningkatkan pelayanan serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Deklarasikan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
Warta Kota
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, menggelar penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kanwil Kemenkumham, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (20/2/2019). 

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, menggelar penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan meningkatkan pelayanan serta tata kelola pemerintahan yang baik.

"Saat ini, birokrasi cepat, tepat, dan antikorupsi adalah merupakan dambaan seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment), dalam upaya peningkatan pelayanan melalui pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Bambang Sumardiono, Kakanwil Kemenkumham DKI, usai penandatanganan di kantornya, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (20/2/2019).

Bambang menegaskan, Presiden Joko Widodo, telah menginstruksikan seluruh kementerian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing masing dalam rangka pencegahan korupsi.

Untuk itu dalam meningkatkan pelayanan tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan penerapan SOP yang sangat ketat di berbagai kegiatan.

"Kami juga memperbaiki layanan dengan berbasis IT di berbagai bidang, baik keimigrasian, pemasyarakatan, pelayanan administrasi hukum umum, maupun pelayanan kekayaan intelektual," jelasnya.

Selain itu, menambah sentra-sentra pelayanan serta meningkatkan kualitas SDM. Namun dalam implementasinya masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan.

"Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun 2019 telah direncanakan Diklat bagi CPNS yang baru diangkat menjadi PNS, dengan metode e-learning. Ini tentunya bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM yang ada saat ini, dengan harapan akan terjadi peningkatan kualitas layanan Kemenkumham," jelasnya.

Bambang menambahkan, salah satu yang harus terus menerus ditingkatkan adalah masalah integritas. Untuk itu, pihaknya mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Khususnya bagi unit pelaksana teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham yang belum melaksanakan pencanangan secara sendiri di UPT masing-masing.

"Sebenarnya pembangunan zona integritas ini bukanlah hal yang baru di jajaran Kemenkumham DKI. Pada tahun 2019 ini saja kita sudah melakukan tiga kali dan ini yang keempat kalinya," kata Bambang.

Halaman
12
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Ichwan Chasani
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved