Pilpres 2019

7 Fakta Ini Menjelaskan, Maruf Amin Mustahil Diganti Ahok BTP di Tengah Jalan

Desas-desus posisi Kiai Ma’ruf bakal diganti Basuki Tjahaja Purnama (BTP) tiba-tiba saja menjadi rumor politik di media sosial.

7 Fakta Ini Menjelaskan, Maruf Amin Mustahil Diganti Ahok BTP di Tengah Jalan
Warta Kota/Angga Bhagja Nugraha
Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin saat mengikuti acara Debat Capres Cawapres perdana di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam. 

Kalaupun pada akhirnya MK menyatakan presiden dan atau wakil presiden bersalah atau memenuhi syarat untuk diberhentikan, DPR masih harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Itu sesuai Pasal 7B ayat 5. Pasal itu artinya, meski proses hukum di Mahkamah Konstitusi sudah dilalui, maka masih ada proses politik yang mesti diselesaikan lewat sidang paripurna ini.

Fakta 6: Pasal 7B (6)

Selanjutnya, kalaupun sidang paripurna DPR menyatakan setuju untuk membawa usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ke MPR maka MPR, masih diberi waktu paling lambat 30 hari untuk menerima usulan itu.

Itu sebagaimana diatur dalam Pasal 7B (6).

Selama 30 hari itu seluruh fraksi dan faksi di MPR dipastikan akan melakukan berbagai manuver politik sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sehingga proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak akan berjalan alot dan melelahkan.

Fakta 7: Pasal 7B ayat 7 UUD 1945

Setelah MPR memutuskan untuk menerima usulan DPR soal pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, Pasal 7B ayat 7 UUD 1945 mengharuskan mekanisme pengambilan keputusan atas usulan DPR itu mesti dihadiri sekurang-kurang 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Seandainya presiden dan atau wakil presiden benar-benar diberhentikan, Pasal 8 (1) mengatakan, apabila yang berhenti presiden maka secara otomatis yang diambil sumpah menjadi presiden adalah wakil presiden.

Namun, apabila wakil presiden yang diberhentikan maka selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Anggota Komisi III DPR Abdul Kadir Karding di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).
Anggota Komisi III DPR Abdul Kadir Karding di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018). (TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA)
Halaman
1234
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved