Anies Cabut Swastanisasi Air Ibu Kota, Tim Tata Kelola Air: Perjanjian Tidak Adil

Sejumlah poin perjanjian justru memberatkan PAM Jaya selaku badan pengelola air milik daerah serta Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat hingga masyar

Penulis: Anggie Lianda Putri | Editor: Andy Pribadi
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Sejumlah petugas PAM Jaya tengah memperbaiki saluran air pada pipa yang rusak, Senin (27/11). 

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Jakarta Nila Ardhianie mengapresiasi keseriusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.

Direktur Amrta Institute ini mengapreasiasi Anies Baswedan dalam melakukan perubahan fundamental terkait pengelolaan air di Ibu Kota.

Langkah pengambilan alihan pengelolaan air katanya sangat tepat, walaupun diakuinya masih harus melalui sejumlah proses panjang.

Hati-hati, Ada 6 Makanan yang Tak Boleh Dikonsumsi Bersamaan dengan Durian

Mahasiswi Cantik Universitas Padjajaran (Unpad) Raih IPK 4.0 dengan Skripsi #2019GantiPresiden

Ternyata Vanessa Angel Juga Beri Layanan Plus Plus pada Mucikari Artis yang Menjualnya

VIDEO: Ini Pasutri Pengusaha Money Changer yang Tipu Korban dengan Modus Bisnis Valas

Akan tetapi, langkah pertama tersebut menjadi bukti ketegasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengembalikan pengelolaan air sebagai hajat hidup orang banyak.

"Kami sendiri sudah bekerja selama 6 bulan. Selama enam bulan itu, banyak liburnya kebetulan akhir tahun segala," jelasnya kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (11/2/2019).

Nila Ardhianie menambahkan, "Tapi kami berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini memang terjadi, dan juga menyampaikan rekomendasi apa yang baik dilakukan oleh Pemprov." 

Dalam kajian, Tim Tata Kelola Air menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama yang dimulai pada tanggal 6 Juni 1997 itu tidak seimbang.

Bukan perjanjian yang adil, sehingga berat sebelah.

Sejumlah poin perjanjian justru memberatkan PT PAM Jaya selaku badan pengelola air milik daerah serta Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat hingga masyarakat selaku pengguna.

"Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh pak Gubernur mengenai hak esklusivitas. Ini membuat pemerintah tidak bisa masuk gitu. Jadi memang keseluruhan layanan ada di tangan swasta," jelas Nila.

Ratna Pandita Tunggu Panggilan Polda Jawa Timur Dampak Inisial RP Dikaitkan Vanessa Angel

Hotman Paris Hutapea dan Tiga Anaknya Patungan Berikan Baju dan Uang ke Guru Ditoyor Siswa

Fahri Hamzah Baru Tiba di Makassar Langsung Sentil Wapres JK dan Ekonomi Pilpres Dah Dekat

"Lalu kemudian juga ada pasal yang mengatur mengenai self financing. Ini juga yang membuat Pemerintah Provinsi, (jika) mau menyalurkan dananya untuk membantu rakyatnya sendiri itu juga jadi sulit. Harus ada kesepakatannya dulu. Harus ada MoU (perjanjian) begitu yang tidak mudah dilakukannya," tambahnya.

Alasan ketiga mengapa pengambil alihan pengelolaan air bersih harus dilakukan karena adalah internal rate of return yang tinggi.

Sehingga kekurangan bayar deviden atau keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham, baik pada PT Palyja maupun PT Aetra; akan dibayarkan oleh PDAM.

"Di Aetra, masalah ini sudah relatif diperbaiki. Jadi sudah berbeda. Tapi dengan Palyja ini situasinya masih sama. Situasi ini membuat ada kekurangan deviden itu yang harus dibayarkan oleh PAM Jaya," jelas Nila.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved