Ada Ancaman dari KPK Terhadap Gubernur Papua Sebelum Peristiwa Dugaan Penganiayaan di Borobudur

Stefanus Roy Wening mengatakan, Gubernur Papua Luka Enembe mendapat ancaman dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada Ancaman dari KPK Terhadap Gubernur Papua Sebelum Peristiwa Dugaan Penganiayaan di Borobudur
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pengacara Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening, memegang selembar foto, di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/2/2019). 

Alasannya, setelah pertemuan itu semua, KPK berupaya memata-matai Gubernur Papua saat rapat evaluasi anggaran di Hotel Borobudur.

"Padahal dalam rapat yang dibahas masalah evaluasi anggaran, belum ada uang, belum ada perbuatan kerugian negara, baru konsep," katanya.

"Kok mereka tiba-tiba sudah kirim orang untuk melakukan memata-matai gubernur dan pejabat Papua," kata Roy Rening.

KPK diminta jujur

Roy Rening meminta KPK jujur atas kasus dugaan penganiayaan pegawai KPK di Hotel Borobudur.

"Penegakan hukum harus beradab, tidak biadab. Yang dilakukan KPK ini telah merusak citra Gubernur Papua," ucap pengacara Pemprov Papua di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/2/2019).

"Ini yang sedang dilakukan pimpinan KPK, pimpinan KPK harus bertanggungjawab, bukan dua oknum ini," katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah mengetahui pimpinan KPK yang menyuruh dua anggotanya memata-matai Gubernur Papua.

"Kami sudah tahu siapa yang menyuruh mereka datang ke Hotel Borobudur. Ada pimpinan KPK yang memerintahkan. Saya tidak mau sebut namanya, saya minta mereka jujur terbuka dan menjelaskan masalah apa yang sebenarnya," katanya.

Roy mengatakan, pihaknya juga mengecek laporan dugaan penganiayaan terhadap penyelidik KPK yang dimuat sejumlah media.

Sebut KPK Rusak Citra Gubernur Papua, Kuasa Hukum: Penegakan Hukum Harus Beradab, Tidak Biadab

Dalam media tersebut, kata Roy Rening, mereka mengalami penganiayaan muka robek dan hidung patah.

"Kami memperlihatkan foto yang kami ambil saat dua pengawai KPK itu kami bawa ke Polda Metro Jaya. Di foto tidak ada tanda penganiayaan terhadap dua pegawai KPK itu oleh pegawai Pemprov Papua, " ucap Roy Rening.

"Yang katanya ada pegawai KPK yang pipinya robek dan hidung patah. Tapi ini biar gambar yang bicara," katanya seraya menunjukkan gambar yang diperlihatk ke penyidik ke hadapan wartawan.

"Inilah gambar yang diambil jam 4 pagi, hari Minggu di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Di gambar tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik apalagi pipi robek, hidung patah," katanya.

Oleh karena itu, Roy meminta KPK jujur dalam kasus tersebut dan tidak menggeser isu.

"Saya berharap KPK jangan menggeser isu kegagalan mereka melakukan OTT terhadap Gubermur Papua dengan dugaan penganiayaan. KPk harus menjawab dan mempertanggungjawankan ini. Dia mau melakukan OTT tapi dia gagal," katanya.

Roy Rening meminta, KPK menjelaskan kasus secara transparan dan terbuka. Dia juga meminta KPK tidak menjadi alat politik untuk melakukan kriminalisasi terhadap pejabat daerah.

Indikasi kriminalisasi, menurut Roy Rening, setelah dalam ponsel dari saudara Wicaksono-- penyelidik KPK-- ada pembicaraan di grup WhatsApp yakni Bubar yang dianggap sebagai akronim dari buruan baru.

"Ada WA grup namanya Bubar, atau Buruan Baru. Di situ tanda-tanda kuat mereka lakukan OTT namun gagal," katanya.

VIDEO: Pengacara Pemprov Papua Sebut Gilang Pegawai KPK Tidak Alami Pipi Robek dan Hidung Patah

Tak penuhi panggilan

Sebelumnya, Roy Rening memastikan bahwa Sespri Gubernur Papua tidak dapat memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi, Senin (11/2/2019).

Pemanggilan Sespri Gubernur Papu itu terkait kasus penganiayaan pegawai KPK di Hotel Borobudur.

"Kami menyampaikan ke penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum bahwa karena sesuatu hal Sespri Gubernur Papua tidak bisa hadir penuhi panggilan penyidik hari ini," katanya.

Sespri Gubernur Papu, kata Roy Rening, harus mendampingi Gubernur Papua yang baru tiba dari Surabaya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemeriksaan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

Selain sespri, Gubernur Papua, Roy Rening mengatakan, semuanya pejabat di Pemprov Papua tidak dapat memenuhi panggilan penyidik hari ini.

"Karena saksi dari kami ini bukan satu tapi ada 20 orang, maka kami meminta penyidik mempertimbangkan agar pemeriksaan saksi yang semuanya pejabat Pemprov Papua ini dilakukan di Jayapura," kata Roy Rening.

VIDEO: Kasus Penganiayaan KPK, Stefanus Roy Rening Minta Polisi ke Jayapura

Dia menjelaskan, pemanggilan itu ditujukan antara lain mulai dari Kepala Dinas dan staf di Pemprov Papua, anggota DPRD Papua, Sekda Papua.

"Oleh karena itu kami mengusulkan pemeriksaan dilakukan penyidik di Jayapura. Tapi belum dijawab karena penyidik masih berkoordinasi dengan pimpinan," katanya.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, untuk penyidikan kasus dugaan penganiayaan penyelidik KPK di Hotel Borobudur, petugas memeriksa 5 saksi.

"Kelima saksi itu, 3 orang adalah security hotel, satu orang dari CVR CCTV hotel serta satu orang resepsionis," kata Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (7/2/2019).

Keterangan para saksi, kata Argo Yuwono, dicocokkan dengan hasil analisa CCTV hotel yang diperiksa dan dianalisis di Puslabfor Mabes Polri.

"Kami juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPK untuk dapat memeriksa kembali penyelidik KPK yang merupakan korban dan pelapornya," katanya.

Terungkap Pelaku Penganiayaan Penyidik KPK adalah Pegawai Pemprov Papua Diperiksa Senin

Sebelumnya, Argo Yuwono menjelaskan, dugaan penganiayaan yang dialami penyelidik KPK di Hotel Borobudur, diduga dilakukan 10 orang.

Menurut Argo Yuwono, hal itu berdasarkan laporan saksi dan korban di Polda Metro Jaya, Minggu (3/2/2019) pukul 14.30 WIB.

Polisi memasukkan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan serta Pasal 211 KUHP dan Pasal 212 KUHP tentang melawan dan menghalangi tugas aparatur negara.

Pelapor adalah Indra Matong dan korban Muhamad Gilang Wicaksono, penyelidik KPK yang mengalami retak pada hidung, luka memar, dan sobek di wajah.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved