Gakkumdu Menyimpulkan Caleg PAN Melanggar karena Kampanye Menggunakan Musola

Hasil penyelidikan Gakkumdu menyimpulkan kampanye Nurhasanudin melanggar UU No 7 Tahun 2017.

Gakkumdu Menyimpulkan Caleg PAN Melanggar karena Kampanye Menggunakan Musola
Warta Kota/Nur Ichsan
Ilustrasi. Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat sedang mendistribusikan logistik Pemilu Pilpres dan Pileg 2019, Rabu (6/2/2019). 

Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Amanat Nasional (PAN) Nurhasanudin diduga telah melanggar ketentuan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan kampanye di Musala Qurotul' Ain RT 009/RW 003 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (9/1) lalu. 

Ketua Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara Benny Sabdo mengatakan, hasil penyelidikan Gakkumdu yang terdiri Bawaslu, penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyimpulkan kampanye caleg PAN Nurhasanudin melanggar UU No 7 Tahun 2017. 

“Dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah pelaksana, peserta, tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan,” kata Benny, dalam keterangannya, Sabtu (9/2/2019). 

Sebelumnya, Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara telah melakukan penyelidikan terhadap perkara ini secara komprehensif.

Tim Gakkumdu melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, saksi-saksi, barang bukti dan olah tempat kejadian perkara. 

Bawaslu Jakarta Utara meneruskan temuan dugaan tindak pidana pemilu kampanye ke tahap penyidikan dan melimpahkan perkara pelanggaran pemilu tersebut kepada pihak kepolisian dengan surat tanda bukti laporan Polisi No: STBL/03/K/II/2019/PMJ/RESJU, tanggal 8 Februari 2019. 

“Kegiatan kampanye tersebut ilegal karena tidak ada pemberitahuan resmi kepada Polres Metro Jakarta Utara, tembusan kepada Bawaslu Jakarta Utara,” ucapnya didampingi Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Jakarta Utara Rini Rianti Andriani. 

Kegiatan kampanye yang dimaksud diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h juncto Pasal 521 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam perkara ini, ia menjelaskan, ada dua terlapor, yakni Nurhasanudin dan Syaiful Bachri. 

Kedua terlapor tersebut terancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved