Dinas Penanaman Modal Wajibkan Pemilik Gedung Sediakan Fasilitas Khusus Disabilitas

Fasilitas ini dibuat dari awal saat pengembang yang mengajukan perizinan membangun gedung di ibu kota.

Dinas Penanaman Modal Wajibkan Pemilik Gedung Sediakan Fasilitas Khusus Disabilitas
Warta Kota/Panji BR
Ilustrasi fasilitas untuk penyandang disabilitas. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta kini mewajibkan setiap gedung memiliki fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas.

Fasilitas ini dibuat dari awal saat pengembang yang mengajukan perizinan membangun gedung di Ibu Kota untuk menyertakan design fasilitas khusus penyandang Disabilitas ke dalam Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA).

Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi impelementasi hak- hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011.

Wakil Kepala DPMPTSP, Denny Wahyu Haryanto mengatakan, tak hanya gedung perkantoran, namun juga diwajibkan untuk hotel, mal, maupun apartement.

"Kami mewajibkan kepada setiap pengembang bangunan gedung kepentingan umum baik itu hotel, perkantoran, mal, dan apartemen untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas," ujar Denny, Sabtu, (9/2/2019).

Selain itu, ada juga sejumlah hal yang wajib dipenuhi oleh para pengembang maupun pemilik gedung terkait dengan pengadaan fasilitas yakni sarana parkir yang diperuntukan khusus penyandang disabilitas dengan ukuran 3,7 meter x 4,5 meter.

Tempat parkir itupun tak boleh jauh-jauh, maksimal jarak bangunan ke gedung sejauh 60 meter, memiliki kemiringan ramp atau fitur pengganti tangga dengan ukuran 1:8 untuk dalam bangunan dan 1:10 untuk luar bangunan, serta lebar ramp minimal 0,95 meter tanpa tepi pengaman dan 1,2 meter dengan tepi pengaman.

Selanjutnya, pemilik gedung diwajibkan menyediakan lift dengan ruang bersih minimal 1,4 meter x 1,4 meter hand rail sekaligus menyediakan toilet khusus Disabilitas.

"Apabila Gambar Perencanaan Arsitektur atau GPA tidak terdapat fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, maka perizinan bangunan gedung tidak dapat diproses sebelum pemohon merevisi GPA sesuai ketentuan” kata Denny.

Ia menambahkan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bagi bangunan gedung yang tidak dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas tersebut, maka dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Sanksi tersebut juga berlaku bagi para pemilik gedung yang sudah menyediakan fasilitas yang dimaksud namun dalam kondisi yang tidak layak.

"Ada sanksinya. Mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, sampai dengan pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Jadi tidak ada alasan bagi pengembang untuk tidak mematuhinya," kata Denny.

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved