PP 49 2018 Tegaskan Tugas BPJS Ketenagakerjaan Melindungi Pekerja Non ASN

BPJS Ketenagakerjaan menyatakan pentingnya seluruh pekerja mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

PP 49 2018 Tegaskan Tugas BPJS Ketenagakerjaan Melindungi Pekerja Non ASN
Istimewa
Dari kiri ke kanan, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. 

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan jaminan kepada pekerja non ASN yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Risiko yang terjadi saat bekerja menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan.

WARTA KOTA, PALMERAH--- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan, pentingnya seluruh pekerja mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Agus mencontohkan, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang dialami Donny Saputra Listi yang merupakan non ASN Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan.

"Saudara Donny mengalami kecelakaan saat bekerja, mobil Damkar yang ditumpangi terbalik dan mengakibatkan yang bersangkutan mengalami pendarahan di otak dan harus dilakukan tindakan operasi bedah kepala," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (7/2/2019).

Petugas BPJS Ketenagakerjaan Salemba Sasar Pedagang di Pasar Johar Baru dan Pasar Kwitang Dalam

Agus mengatakan, Donny merupakan pekerja non ASN yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

"Semua risiko yang terjadi saat yang bersangkutan bekerja sudah menjadi tanggung jawab kami, dan kami akan memberikan pelayanan yang optimal sampai pekerja sembuh, tanpa batasan biaya," kata Agus.

Agus mengatakan, yang dimaksud seluruh pekerja adalah orang yang mendapatkan penghasilan, baik yang menerima upah ataupun bukan penerima upah, pekerja formal ataupun informal, mon ASN, hingga buruh harian lepas, wajib berdasarkan undang-undang untuk memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Kelapa Gading Sosialisasikan Manfaat Kepada Karyawan PT Sinde Budi Sentosa

Agus mengatakan, hingga akhir Desember 2018, jumlah pekerja di Indonesia yang telah memiliki perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50 juta pekerja, dan 1,5 juta pekerja di antaranya merupakan pegawai non ASN.

Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018 yang baru disahkan juga menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi PPPK dan Non ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Sesuai UU, SJSN dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

"Pemberian layanan dan kepastian manfaat yang didapatkan oleh peserta serta relasi yang baik dengan pemerintah daerah tentunya menjadi jawaban atas pencapaian jumlah pegawai non ASN yang cukup tinggi, meskipun masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan agar implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja non ASN dapat terwujud", kata Agus.

BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Imbau Perusahaan Konstruksi Daftarkan Buruh Bangunannya

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menunjuk BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan tidak beralasan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki pengalaman puluhan tahun dan tercatat sangat baik dalam menjalankan tugasnya.

Dengan sifatnya yang nirlaba, BPJS memastikan dengan iuran yang tidak memberatkan dan harus dikelola dengan optimal untuk kepentingan peserta, termasuk terus meningkatkan manfaat, bukan untuk mencari keuntungan.

"Hingga saat ini juga manfaat program terus ditingkatkan. Seperti peningkatan manfaat JKK dan beasiswa yang akan segera disahkan pemerintah dalam waktu dekat. Ini merupakan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh untuk seluruh pekerja di Indonesia", tuturnya.

Ketua RT Kaget Akibat Sebuah Peristiwa di Rumah Bripda Puput Nastiti Devi Pada Malam Hari

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved