News

Kasus Kalender Politik Madrasah Cakung, Bawaslu Jaktim : Masuk Ranah Pidana

aksi penyebaran kalender atau alat peraga kampanye tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h.

Kasus Kalender Politik Madrasah Cakung, Bawaslu Jaktim : Masuk Ranah Pidana
Courtesy Photo
Kalender yang dilaporkan orang tua murid Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda, Cakung Barat ke Bawaslu. (Foto: orang tua murid) 

Gambir, Warta Kota. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur, Sahroji menegaskan kasus pembagian kalender Caleg Gerindra, Zuhdi Mamduhi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda Cakung Barat Jakarta Timur masuk dalam ranah Pidana.

Kalender yang dilaporkan orang tua murid Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda, Cakung Barat ke Bawaslu. (Foto: orang tua murid)
Kalender yang dilaporkan orang tua murid Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda, Cakung Barat ke Bawaslu. (Foto: orang tua murid) (Courtesy Photo)

"Kalau melihat dari keterangan saksi dan sejumlah bukti yang didapat. Ada kemungkinan kasus ini masuk ranah pidana," tegas Sahroji dihubungi pada Kamis (7/2/2019).

Walau begitu, dirinya menjelaskan pihaknya masih melakukan pedalaman laporan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

"Besok kami akan melakukan rapat dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Dengan bukti dan saksi yang kami dapat kami akan yakin kasus ini bisa berlanjut," jelasnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya telah melakukan pemanggilan sejumlah saksi, antara lain orangtua, guru serta pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nurul Huda Cakung Barat Jakarta Timur.

Dalam pemeriksaan, seluruh saksi mengakui adanya pembagian kalender yang melibatkan pihak sekolah. Adapun kalender ada nomor undian umroh dengan gambar foto caleg Zuhdi dan arahan cara mencoblos serta tulisan ajakan 17 April 2019 memilih caleg Gerindra Zuhdi Mamduhi.

"Kami juga sudah menghampiri sekolahan MI Nurul Huda Cakung Barat dan rumah caleg yang bersangkutan, namun kami tak kunjung bertemu," jelasnya.

Diketahui, aksi penyebaran kalender atau alat peraga kampanye tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h yang menyatakan 'Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan'.

Sementara, sanksi dari pelanggaran aturan tersebut tertuang dalam pasal 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang menyebut setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000'.

Dihubungi terpisah, Koordinator Masyarakat Peduli Pendidikan (MPP) Suharyadi menilai tindakan tegas harus dilakukan Bawaslu. Sebab kalender tersebut melanggar sejumlah ketentuan pemilu.

"Pertama Kalender caleg yang merupakan alat peraga kampanye disebar di sekolahan, yang kedua di kalender caleg Zuhdi ada Nomor undian umroh yang diduga berkaitan dengan Money politik serta yang ketiga Melibatkan Guru PNS Kemenang membagikan kalender langsung ke orang tua murid dan anak murid dan juga yang keempat Melibatkan murid yang masih anak anak di bawah usia pemilih," jelasnya. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved