News

Jumlah TPS Bertambah, Bawaslu Jakarta Timur Butuh 8.246 Orang Relawan

surat edaran dari Bawaslu RI No. 0027/K.BAWASLU/HK.01.001/2019 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan pengawas TPS.

Jumlah TPS Bertambah, Bawaslu Jakarta Timur Butuh 8.246 Orang Relawan
Warta Kota/Adhy Kelana
Seorang petugas PPSU tengah melihat daftar pemilih tetap Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta untuk PilPres 2019 mendatang, Selasa (6/11). DPT ini untuk melihat nama warga yang terdaftar di masing-masing TPS di tiap kelurahan. 

Warta Kota, Jatinegara -- Komisioner Bawaslu Jakarta Timur, Tami Widi Astuti menjelaskan pihaknya membutuhkan banyak relawan sebagai pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setidaknya, dibutuhkan sebanyam 8.246 orang relawan yang akan bertugas menjelang hingga berakhirnya Pemilu 2019.

Seorang petugas PPSU tengah melihat daftar pemilih tetap Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta untuk PilPres 2019 mendatang, Selasa (6/11). DPT ini untuk melihat nama warga yang terdaftar di masing-masing TPS di tiap kelurahan.
Seorang petugas PPSU tengah melihat daftar pemilih tetap Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta untuk PilPres 2019 mendatang, Selasa (6/11). DPT ini untuk melihat nama warga yang terdaftar di masing-masing TPS di tiap kelurahan. (Warta Kota/Adhy Kelana)

"Jumlah pengawas TPS sesuai dengan jumlah TPS di wilayah Kota Jakarta Timur. Hal ini berbeda dengan Pilkada 2017 lalu, perbedaaannya dilihat dari meningkatnya jumlah TPS pada pemilu 2019 kali ini. Namun pembentukan Pengawas TPS juga membuka ruang kepada Pemilih untuk berpartisipasi pada pemilu serentak 2019," kata Tami melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/2).

Pembentukan pengawas TPS berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tertulis bahwa pengawas TPS terbentuk 23 hari sebelum hari pencoblosan dan di bubarkan 7 hari setelah hari pencoblosan.

Selain itu, surat edaran dari Bawaslu RI No. 0027/K.BAWASLU/HK.01.001/2019 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan pengawas TPS, juga mendukung dasar hukum pembentukan pengawas TPS.

"Pembentukan pengawas TPS, harus menjadi momentum untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemilu serentak 2019, wujud dari partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas untuk menggunakan hak pilih pada 17 April, akan tetapi partisipasi dalam pemilu 2019 dapat di ekspresikan dengan cara menjadi pengawas TPS," tuturnya. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved